Mendikbud, Nadiem Makarim (kedua dari kanan) saat Bincang dengan Media. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama
Mendikbud, Nadiem Makarim (kedua dari kanan) saat Bincang dengan Media. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama

Nadiem: Gaji Guru Honorer Harusnya Tanggung Jawab Pemda

Pendidikan Guru Honorer
Ilham Pratama Putra • 12 Februari 2020 20:09
Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mengakui, urusan guru honorer seharusnya memang tanggung jawab pemerintah daerah (Pemda). Namun ia memutuskan memberikan pertolongan pertama untuk urusan kesejahteraan guru honorer melalui kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terbarunya.
 
Dalam kebijakan teranyar itu, Nadiem memperbolehkan maksimal separuh dana BOS untuk menggaji guru honorer. Kebijakan itu berangkat dari kegelisahannya, saat ada guru honorer yang tidak sejahtera.
 
“Saya setuju seharusnya ini (guru honorer) tanggung jawab daerah. Tapi kenyataannya selama ini bertahun-tahun tetap tidak ada dukungan,” kata Nadiem dalam Bincang dengan Media, di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Untuk itu, kata Nadiem, Kemendikbud merasa turut bertanggung jawab atas nasib guru honorer yang gajinya bahkan tak menyentuh Upah Minimum Regional (UMR) tersebut. Atas pertimbangan itulah, pihaknya memutuskan menaikkan batas maksimal penggunaan dana BOS reguler hingga maksimal 50 persen untuk membayar gaji honorer.
 
Ia pun mengakui, kebijakan tersebut memang belum menjadi solusi konkret dan langsung menyelesaikan perkara honorer. Namun Nadiem menilai, setidaknya kebijakan ini menjadi langkah pertama yang bisa menolong guru honorer.
 
“Harapannya ke depan memang daerah yang memastikan (gaji honorer). Tapi kita belum menemukan solusi bagaimana memastikan daerah bayar (tenaga honorer) dengan layak. Itu kan lintas kementerian. Lintas Pemda dan (pemerintah) pusat,” tuturnya.
 
Namun begitu ia mengatakan, pihaknya tak bermaksud mengambilalih tugas pemerintah daerah karena lalai. Nadiem mengakui langkah yang dilakukan ini hanya untuk meringankan beban sekolah dan dinas pendidikan.
 
Sebelumnya Kemendikbud hanya memperbolehkan sekolah menggunakan 15 persen dana BOS untuk pembiayaan guru honorer. Ke depan, dengan alokasi yang sudah ditambahkan, pembayaran guru honorer dengan menggunakan dana BOS dapat dilakukan dengan beberapa persyaratan.
 
Yakni, guru yang bersangkutan sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Selain itu belum memiliki sertifikasi pendidik, serta sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019
 
“Ini merupakan langkah pertama untuk memperbaiki kesejahteraan guru-guru honorer yang telah berdedikasi selama ini,” kata Nadiem di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin 10 Februari 2020.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif