Komisioner bidang Pendidikan KPAI, Retno Listyarti. Foto: Medcom.id/Intan Yunelia
Komisioner bidang Pendidikan KPAI, Retno Listyarti. Foto: Medcom.id/Intan Yunelia

KPAI Menilai Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Berisiko

Pendidikan Virus Korona sekolah Kenormalan Baru
Muhammad Syahrul Ramadhan • 08 Agustus 2020 12:35
Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai, izin pembelajaran tatap muka pada zona kuning covid-19 sangat berisiko. Untuk itu, KPAI menyayangkan isi revisi SKB (Surat Keputusan Bersama) empat Menteri yang mengizinkan pembelajaran tatap muka di zona tersebut.
 
“Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyayangkan keputusan Pemerintah merevisi SKB empat Menteri dengan mengizinkan pembelajaran tatap muka pada zona kuning. Padahal itu sangat berisiko bagi anak-anak,” kata Komisioner bidang Pendidikan KPAI, Retno Listyartidalam siaran pers yang diterima Medcom.id, Jumat 7 Agustus 2020.
 
Lebih lanjut, Retno menyampaikan, bahwa KPAI memandang bahwa anak memiliki hak hidup dan hak sehat. Hal itu seharusnya lebih utama di masa pandemi ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca juga:Nadiem: Sekolah di Zona Kuning Boleh Dibuka
 
Apalagi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dalam rapat koordinasi dengan Kemendikbud beberapa waktu lalu menyampaikan, bahwa anak-anak yang terinfeksi covid 19 ada yang mengalami kerusakan pada paru-parunya.
 
“Anak-anak juga berpotensi menularkan covid-19 ke nenek atau kakek, kematian berpotensi akan meningkat terus, penularan berjalan terus, lalu kapan pandemi akan berakhir,” ujarnya.
 
Karena itu seharusnya, kata Retno, SKB empat Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri) sebelumnya harus dievaluasi dahulu. Sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada pengalaman atau praktik di sekolah-sekolah atau daerah-daerah yang membuka sekolah di zona hijau.
 
“Proses ini setidaknya tidak pernah disampaikan kepada publik. Padahal, dari hasil pengawasan KPAI di 15 sekolah pada wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, menunjukkan hasil hanya 1 sekolah saja yang siap dan memenuhi daftar periksa, yaitu SMKN 11 Kota Bandung,” terangnya.
 
Dia pun mencotohkan, kasus dari pembukaan sekolah di zona hijau yang pada akhirnya ada yang terdeteksi positif terinfeksi virus Korona. Yakni di Pariaman dan Tegal terjadi ketika sekolah sudah berlangsung selama dua minggu.
 
Menurutnya, jika ada kasus terinfeksi, seharusnya pemerintah daerah harus melakukan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) kepada 30 kali lipat dari kasus dalam populasi.
 
“Artinya, kalau ada satu siswa terinfeksi maka 30 siswa lain harus dites. Kalau belum terbukti terinfeksi covid 19, maka biaya tes tidak ditanggung pemerintah pusat. Jadi, kalau pas buka sekolah dan ternyata ada kasus covid-19, siapakah yang akan menanggung biaya tes untuk 30 anak atau guru di klaster tersebut,” tutupnya.
 
(CEU)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif