Kampanye Setop Perkawinana Anak. Foto:  MI/Rommy Pujianto
Kampanye Setop Perkawinana Anak. Foto: MI/Rommy Pujianto

DPR Setuju Batas Usia Perkawinan Jadi 19 Tahun

Pendidikan perlindungan anak
Muhammad Syahrul Ramadhan • 13 September 2019 15:48
Jakarta: Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyetujui ditetapkannya batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun.
 
Keputusan ini disepakati dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR RI bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Hukum dan HAM terkait Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise merasa sangat bersyukur dan lega menyambut hasil putusan tersebut. “Keputusan ini memang sangat ditunggu masyarakat Indonesia, untuk menyelamatkan anak dari praktik perkawinan anak yang sangat merugikan baik bagi anak, keluarga maupun negara." kata Yohana dalam siaran pers di Jakarta, Jumat, 13 September 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Yohana, ini adalah buah manis dari perjuangan dan kerja keras bersama. "Selama 45 tahun, akhirnya terjadi perubahan UU perkawinan demi memperjuangkan masa depan anak-anak Indonesia sebagai SDM Unggul dan Generasi Emas Indonesia 2045,” ungkap Yohana.
 
Yohana menuturkan, atas nama pemerintah, ia sangat mendukung agar RUU Perkawinan dapat segera dibahas dalam pembicaraan tingkat dua serta segera disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna maksimal September ini. Hal ini, kata Yohana, merupakan permohonannya mewakili suara anak-anak Indonesia.
 
Pertimbangan batas usia 19 tahun ditetapkan karena anak dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. "Kami harap kenaikan batas usia ini dapat menurunkan risiko kematian ibu dan anak, serta memenuhi hak-hak anak demi mengoptimalkan tumbuh kembangnya,” tutur Yohana.
 
Pertimbangan untuk menaikkan batas usia tersebut juga telah dijelaskan dalam naskah akademik yang disusun Kemen PPPA bersama 18 kementerian/lembaga dan lebih dari 65 lembaga masyarakat pada Juni 2019. Pertimbangan dihasilkan melalui berbagai kajian teoritik, praktik empiris, serta kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru.
 
Rapat pembahasan RUU ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti Surat Presiden tanggal 6 September 2019 yang dikirimkan kepada Ketua DPR RI. Dalam surat tersebut agar melakukan penyempurnaan UU Perkawinan.
 
Melalui perubahan UU Perkawinan dengan menindaklanjuti putusan MK RI Nomor 22/PUU-XV/2017 yang merevisi Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yaitu “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”
 
Sebanyak delapan dari 10 fraksi yang hadir dalam Rapat PANJA menyetujui batas usia perkawinan menjadi 19 tahun. Namun, dua anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifah Amalia dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi memilih menolak dan menegaskan bahwa batas usia perkawinan seharusnya 18 tahun.
 
Alasannya karena masih banyak budaya masyarakat Indonesia, khususnya di desa yang mempraktikkan perkawinan usia anak.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif