Guru Besar FIB Universitas Indonesia Manneke Budiman. Zoom.
Guru Besar FIB Universitas Indonesia Manneke Budiman. Zoom.

Guru Besar Beberkan Kejanggalan Proses Revisi Statuta UI

Pendidikan Pendidikan Tinggi Universitas Indonesia Perguruan Tinggi
Arga sumantri • 24 Juli 2021 16:25
Jakarta: Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) Manneke Budiman membeberkan sejumlah kejanggalan dalam proses perumusan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI. PP tersebut dinilai cacat prosedural.
 
Ia menjelaskan, pada 7 Januari 2020 Rektor UI mengajukan permohonan tertulis secara resmi untuk mengubah statuta UI kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Basis permintaan perubahan itu yakni hasil telaah senat akademik terhadap norma-norma akademik yang berlaku dan peraturan rektor tentang akademik tang memang menjadi kewenangan Senat Akademik, bukan terkait PP Nomor 68 Tahun 2013.
 
"Itu yang tercantum di surat dan dijadikan sebagai landasan kesimpulannya, maka statuta perlu diubah. Ini saja sudah, hubungan sebab akibat, premis, mayor, minor, itu enggak nyambung semua," ujar Manneke dalam webinar 'Menilik Statuta UI yang Baru', Sabtu, 24 Juli 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia mengatakan, beredar pernyataan di media massa, kalau proses perubahan statuta itu sudah dilakukan sejak 2019. Namun, tak ada dokumen yang bisa membuktikan kalau proses perubahan statuta dimulai sejak 2019. 
 
"Jadi kalau memang sudah dimulai 2019 oleh siapa? mana dokumennya? kenapa tidak digunakan sebagai landasan di dalam surat rektor itu kepada Menteri pada 7 Januari 2020?" bebernya.
 
Baca: Statuta Baru, UI Tak Wajib Lagi Alokasikan Beasiswa
 
Kejanggalan lainnya, kata dia, surat permintaan mengubah statuta tidak ditembuskan kepada organ-organ kampus lain. Padalah, menurut dia, perubahan PP itu adalah pekerjaan seluruh sivitas akademika UI.
 
"Tidak hanya pekerjannya eksekutif atau wewenangnya eksekutif. Jadi mohon dicatat keganjilan yang luar biasa tetapi diamini dan direstui oleh berbagai pihak ini," cetusnya.
 
Kemudian, Manneke mengatakan ketika rapat gabungan organ-organ kampus, pihak eksekutif dan Majelis Wali Amanat tidak memiliki atau mengajukan draf apapun. Surat Keputusan (SK) Rektor untuk tim revisi statuta terbit 27 Maret 2020 dan berlaku sampai 29 Mei 2020.
 
"Jadi sudah bisa kita lihat dari jangka waktu SK ini, tim itu dibawah tekanan untuk menyelesaikannya secepat mungkin," ujarnya.
 
Baca: Statuta Baru UI Buka Pintu Bagi Politikus Jadi Anggota MWA
 
Rancangan PP tentang perubahan statuta UI muncul pada 26 Juni 2020. Tetapi poin-poinnya masih harus dibahas lebih lanjut supaya bisa disetujui semua pihak. Singkatnya, rancangan PP ini disepakati dilanjutkan ke kementerian. Pada waktu ini, SK untuk tim sebetulnya sudah kedaluwarsa.
 
Pada 11 September 2020, kata dia, MWA mengusulkan poin-poin perubahan statuta melalui surat kepada rektor. Namun, masukan dari MWA ini tidak pernah dikomunikasikan atau ditembuskan kepada dua organ lain yang seharusnya berada dalam tim revisi. 
 
Kejanggalan berikutnya, kata dia, dalam rapat tim revisi di Kemendikbud pada 30 September 2020, MWA tiba-tiba mengajukan usulan yang tidak pernah dibahas bersama empat organ kampus. Termasuk, mengubah pasal tentang rangkap jabatan Rektor, yang justru dibolehkan asalkan bukan setara direksi. 
 
"Yaitu pasal yang kemudian gempar yang menyebabkan akhirnya rektor itu mengundurkan diri dari BRI," ujarnya.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif