Industri dan Sekolah Perlu Bersama Membahas Kurikulum
Diskusi tentang pendidikan vokasi/Medcom.id/Damar Iradat
Jakarta:Pihak industri dan sekolah, terutama sekolah menengah kejuruan (SMK) perlu duduk bersama membahas kurikulum untuk siswa. Langkah ini perlu diambil untuk menekan angka pengangguran lulusan SMK.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J. Supit mengatakan penyusunan kurikulum selama ini belum melibatkan pihak industri secara keseluruhan. Padahal, sekolah dan industri harus selaras.


"Penyusunan kurikulum harus duduk bersama. Misal, kita (industri) butuh yang begini, jadi harus betul-betul kerja sama yang erat antara pendidikan dan industri," kata Anton di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 10 November 2018.

Anton tak menampik beberapa industri dan sekolah memang sudah menerapkan hal tersebut. Namun, hal itu belum tersistem secara nasional.

Ia mencontohkan ada satu industri yang membina lima SMK, tapi, itu juga belum tentu benar. Siswa yang dididik juga harus benar-benar yang dibutuhkan industri.

Baca: Indonesia Butuh Desain Besar Pendidikan Vokasi

Permasalahannya, yang dididik tidak dibutuhkan industri karena mereka tidak praktik di industri. Semestinya, SMK sejak awal juga sudah harus menentukan filosofinya.

"Kalau pariwisata, tempat mereka magang ya perhotelan atau travel agent. Itu di mana-mana diatur komposisinya, yang selalu tempat praktik lebih besar porsinya," tutur dia.

Ia menyoroti selama ini siswa SMK masih kurang praktik kerja di industri. Mereka, kata Anton, hanya diajarkan sebatas teori.

"Hanya diajarkan teori kerjanya mesin begini atau yang dipraktik itu mesin yang sudah tua. Pasti kan kalau dia masuk kerja kesulitan nanti. Itu yang menjadi mismatch," tegasnya.

Sementara itu, Kasubdit Penyelarasan Kejuruan dan Kerja Sama Industri Direktorat Pembinaan SMK, Kemendikbud Saryadi mengatakan pemerintah sudah mengarahkan sekolah menyiapkan lulusannya siap bekerja. Namun, siap bekerja juga tak melulu bekerja di industri.

"Apakah bekerja secara mandiri atau untuk orang lain," tutur Saryadi.

Baca: Dinas Pendidikan Miskin Program Vokasi

Pihaknya memahami menyiapkan lulusan SMK bekerja di industri perlu kerja sama dengan pihak perindustrian. Penting mengetahui apa yang dibutuhkan industri dari lulusan SMK.

"Untuk mewujudkan anak-anak ini memiliki kompetensi sesuai apa yang dibutuhkan oleh industri, mau tidak mau kita harus mendengarkan industri butuhnya apa," ucap Saryadi.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka menurut daerah sebesar 5,34% pada Agustus 2018, turun dibandingkan 2017 sebesar 5,50% pada bulan yang sama. Tingkat pengangguran tertinggi berdasarkan pendidikan masih berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka tertinggi menurut pendidikan, berasal dari jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) sebesar 11,24 persen. Tingkat pengangguran terendah sebesar 2,43 persen terdapat pada penduduk berpendidikan sekolah dasar (SD) ke bawah.



(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id