Kegiatan ini dihadiri anggota Majelis Masyayikh, para kepala satuan pendidikan pesantren jenjang Dikdasmen dan mudir Ma’had Aly, Asosiasi Pendidikan Diniyah Formal (Aspendif), Forum Komunikasi Pendidikan Muadalah (FKPM) Salafiyah dan Muallimin, Asosiasi Ma’had Aly Indonesia (Amali), serta perwakilan dari Kementerian Agama.
Agenda ini menjadi bagian dari rangkaian tahapan asesmen yang telah dilakukan Majelis Masyayikh terhadap 92 satuan pendidikan pesantren baik tingkat Dikdasmen (67) dan Mahad Aly (25) pada tahun 2025. Asesmen tersebut mencakup evaluasi terhadap standar kompetensi lulusan, kurikulum, tata kelola kelembagaan, kualitas pembelajaran, kompetensi pendidik, serta implementasi tradisi keilmuan pesantren yang menjadi karakter utama pendidikan pesantren.
Ketua Majelis Masyayikh, KH. Abdul Ghaffar Rozin, menyampaikan bahwa penyerahan SK dan sertifikat ini menjadi bagian dari komitmen Majelis Masyayikh dalam membangun budaya mutu berkelanjutan dan sebagai upaya penting dalam pemenuhan mandat penjaminan mutu pendidikan pesantren.
“Kami ingin memastikan bahwa satuan pendidikan pesantren memiliki standar yang jelas, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik tanpa menghilangkan tradisi khas pesantren,” ujar Rozin dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 10 desember 2025.
Rozin juga menegaskan bahwa peningkatan mutu berkelanjutan bukanlah konsep baru dalam tradisi pesantren. Melalui adab, kedisiplinan, ketekunan belajar, serta semangat perbaikan diri yang tidak pernah berhenti, pesantren sejak dulu telah menerapkan prinsip yang kini dikenal sebagai continuous quality improvement.
“Kami berharap seluruh satuan pendidikan pesantren dapat terus meningkatkan kualitasnya dengan semangat istikamah, tawadhu’, dan inovasi. Pesantren harus menjadi pusat lahirnya generasi yang berakhlak, berilmu, dan berdaya saing,” tambah Pengasuh PP. Maslakul Huda Kajen Pati ini.
Anggota Majelis Masyayikh Divisi Mahad Aly, KH. Abdul Ghofur Maimoen, menambahkan, hasil asesmen ini sekaligus menjadi ruang sinergi antara tradisi pesantren dan sistem akuntabilitas pendidikan formal. “Metode Sorogan, Bandongan, hingga Bahtsul Masail harus diakui sebagai instrumen valid dalam pemenuhan capaian pembelajaran. Melalui sertifikat ini, kita memperkuat pengakuan tersebut,” katanya.
Satuan pendidikan pesantren penerima SK dan sertifikat menyambut baik langkah Majelis Masyayikh ini. Selain menjadi bukti pemenuhan standar mutu, dokumen tersebut juga menjadi dasar pengembangan program pembelajaran, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan penyusunan rencana strategi kelembagaan.
Penyerahan SK dan sertifikat ini diharapkan dapat mendorong pesantren untuk terus melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan (continuous quality improvement) dan memperkuat peran pesantren sebagai lembaga pendidikan yang unggul, adaptif, serta tetap menjaga kekhasan tradisi keilmuan pesantren di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
