Anggaran Pendidikan Harus Sesuai Perintah UU
Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar M. Deding Ishak. Foto: Humas MPR
Batu:Anggaran pendidikan menurut ketentuan UUD NRI Tahun 1945 minimal 20 persen dari APBN atau minimal 20 persen dari APBD. Faktanya, di berbagai daerah anggaran pendidikan masih di bawah 20 persen.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar M. Deding Ishak mengaku pernah menemukan bukti ada daerah yang anggaran pendidikannya jauh di bawah ketentuan. Bahkan, ada yang hanya tujuh persen dari APBD.


“Ini sangat memprihatinkan, karena ini menunjukkan rendahnya visi kita terkait soal yang sangat fundamental untuk sebuah daerah yang ingin maju,” kata Deding saat sosialisasi Empat Pilar MPR dengan metode Pendidikan Bela Negara di Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu, 18 November 2017.

Menurut Deding, bangsa Indonesia sangat potensial di bidang sumber daya alam (SDA), tapi tertinggal jauh karena tidak mampu mengolah SDA secara mandiri dan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) akibat pendidikan yang rendah. Untuk mengejar ketertinggalan ini, menurut Deding, perlu lompatan luar biasa.

Salah satu faktor utama penyebab kemiskinan adalah terlalu rendahnya pendidikan. Lain halnya, kalau ada pengetahuan, ada keterampilan, di daerah akan muncul wirausaha baru dan pelatihan, maka dengan sendirinya kemiskinan turun. Pemerintah harus menyiapkan masyarakat yang terdidik, terlatih, dan tentunya masyarakat kelas menengah.

“Dalam kondisi demikian, kita tidak lagi memprioritas pendidikan untuk menjadi pekerja, melainkan untuk menjadikan masyarakat mandiri, masyarakat yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan,” katanya.

Untuk menuju ke arah itu, anggaran pendidikan harus betul-betul diperhatikan. Soal ada daerah yang menyediakan anggaran pendidikan di bawah 20 persen, menurut Deding, harus ada evaluasi. Evaluasi dari rakyat, DPRD, dan dari pemerintah pusat dalam hal ini dari Kementerian Dalam Negeri.  

Kalau memang betul terjadi pelanggaran terhadap UUD NRI Tahun 1945, ya harus diberi sanksi, baik sanki moral mau pun sanksi politik. “Sanksi politiknya jangan dipilih lagi,” ujarnya.

Deding juga tidak ingin lagi mendengar anggaran pendidikan di daerah digunakan untuk membangun infrastruktur  atau untuk lainnya. Soalnya, anggaran infrastruktur sudah dibantu oleh pusat.



(TRK)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id