Pengukuhan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga

Indonesia Kurang Serius Kembangkan Ilmu Pengetahuan

Citra Larasati 08 November 2018 14:43 WIB
Riset dan Penelitian
Indonesia Kurang Serius Kembangkan Ilmu Pengetahuan
Suasana wisuda di salah satu perguruan tinggi, MI/Maulana Surya.
Jakarta: Bangsa Indonesia mengidap inferioritas kompleks.  Sikap ini berdampak pada terhambatnya kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam pengembangan riset dan penelitian.

"Bangsa ini mengidap inferioritas kompleks. Kita kurang serius dalam ilmu pengetahuan, belum menelurkan ilmuwan berkelas," kata Dosen UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, AL Makin, dalam keterangan pers yang berisi pidato Pengukuhan dirinya sebagai Guru Besar Fakultas Ushuluddin, yang dibacakan di hadapan sidang Senat Terbuka UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Kamis, 8 November 2018.


Gejala inferioritas kompleks itu ditunjukkan oleh masih belum mendunia dan berkelasnya jurnal-jurnal ilmiah para limuwan dan akademisi Indonesia.  Temuan-temuan yang diciptakan juga nyaris tak ada gaungnya di tingkat nasional terlebih dunia internasional. 

Berbagai indeks tentang ilmu pengetahuan juga masih menempatkan Indonesia di posisi-posisi bawah.  Lebih parah lagi, kata Al Makin, rasa percaya bangsa Indonesia pada ilmuwannya sendiri masih kecil.

"Bahkan di perguruan tinggi, ilmuwan mendapatkan porsi kecil, tertutupi administrasi dan birokrasi yang tebal," ungkap Al Makin.

Budaya menulis masyarakat Indonesia juga, kata Al Makin, masih rendah.  Padahal secara umum, masyarakat terutama akademisi Indonesia pengagum buku dan artikel bermutu.  

Namun anehnya, ketika diminta menulis, sebagian besar justru hanya mampu menghasilkan tulisan singkat, ringan, tanpa penelitian, dan menjadi terkenal secara instan. "Seperti dalam olahraga, seni, dan bidang-bidang lain, riset kita kurang berkembang, bahkan dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura," paparnya.

Gejala-gejala tersebut menurut Al Makin terjadi karena terlalu birokratifnya perguruan tinggi.  "Kampus disamakan dengan kantor kecamatan, desa, atau pemda (pemerintah daerah). Kinerja dosen dianggap sama dengan PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau ASN (Aparatur Sipil Negara) yang menangani administrasi," tegas Al Makin.

Kewajiban dosen lebih banyak dihabiskan dengan administrasi harian, kepangkatan, dan tugas- tugas tambahan. Apalagi, jika tidak mendapatkan posisi di birokrasi, maka dosen tidak mendapatkan akses sumber finansial dan kebijakan lebih. 

Baca: Kerumitan Birokrasi Hambat Kemajuan Riset dan Penelitian

Hingga kini, kata Al Makin, menjadi dosen biasa belum merupakan kebanggaan, karena terbatasnya penghargaan dan kesempatan. Dosen seperti pegawai administrasi biasa, lengkap dengan tugas dan fungsi. 

"Ini jauh dari gambaran ideal dosen yang ada dalam UU 14 tahun 2005 (tentang Guru dan Dosen)," tandas Al Makin.

Urusan absensi finger print setiap hari, surat izin dan surat tugas, syarat-syarat kenaikan pangkat, SK (Surat Keputusan), penilaian kinerja publikasi membuat para dosen kekurangan waktu untuk penelitian dan publikasi. "Semua sibuk menaati aturan ASN/PNS agar selamat dari pemeriksaan BPK dan Itjen," kata Al Makin.

Begitu juga dengan sistem ASN/PNS kurang menjawab kebutuhan keilmuwan dan kecendikiawanan. Begitu juga penerjemahan dan praktik aturan-aturan dari Kemenristekdikti dan Kemenag, terasa alot untuk mencari terobosan-terobosan yang membebaskan ilmuwan. 



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id