Kelima sekolah yang tidak menerapkan sistem zonasi PPDB secara penuh yakni SMPN 2, SMPN 5, SMPN 7, SMPN 14, dan SMPN 44. Kata Elih, kebijakan tersebut diberikan karena terletak jauh dari kawasan pemukiman, sehingga tidak memungkinkan pemberlakuan sistem zonasi umum.
Terlebih, salah satu komponen seleksi penerimaan siswa yaitu berdasarkan jarak antara sekolah dan tempat tinggal. "Bagi lima sekolah tersebut pengecualian, karena letaknya yang jauh dari pemukiman," ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Elih Sudiapermana, di Bandung.
Pada lima SMP itu, kuota zonasi diberlakukan hanya 50 persen dari daya tampung. Sedangkan di sekolah lain, kuota zonasi ditetapkan sebanyak 90 persen. "SMP 2, kalau 90 persen berdasarkan zonasi itu kira-kira akan sampai ke Antapani. Padahal di Antapani ada SMP 45, SMP 49. Termasuk ada SMP 22. Jadi nanti bisa crowded," kata Elih.
Sebagai penggantinya, Disdik Kota Bandung menerapkan kuota untuk jalur akademik khusus di lima sekolah itu. Kuota yang disiapkan yaitu sebanyak 40 persen dari total siswa yang diterima.
Jalur akademik ini merupakan sistem seleksi berdasarkan jumlah nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) ditambah nilai rata-rata rapor sesuai ketentuan. Setelah komponen ini terpenuhi, barulah sistem akan menyeleksi sesuai zonasi.
"Jalur akademik ini di sekolah lain tidak ada. Ini khusus untuk lima sekolah ini saja," kata dia.
Sistem zonasi pada kategori ini tetap diberlakukan meskipun kuotanya diminimalisasi. Elih ingin agar siswa yang bertempat tinggal di lokasi itu tetap mendapatkan haknya untuk belajar di sekolah yang dekat. "Orang yang dekat (dengan sekolah) harus punya hak. Kita pakai zonasi ini kan supaya merasa punya hak kepada sekolah yang dekat," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
