Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda meminta pemerintah daerah atau pemerintah pusat menyediakan anggaran khusus untuk pelaksanaan swab test tersebut. Swab test bagi warga sekolah jangan lagi menyerap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Tidak bisa, dan tidak juga bisa dipaksakan menggunakan dana BOS. Juga secara hitungan pun dana BOS untuk dana swab enggak mungkin. Harus disuarakan bahwa butuh skema bantuan di luar dana BOS," kata Huda dalam webinar Evaluasi PJJ Tahap Dua dan Kesiapan Guru dalam PTM Januari 2021, Kamis, 3 Desember 2020.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Menurutnya, dana BOS selama masa pandemi ini sudah terlalu banyak digunakan untuk berbagai penunjang kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Untuk itu perlu ada anggaran tambahan supaya protokol kesehatan seperti swab test dapat berjalan.
Huda menyebut, realokasi anggaran bisa dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kemendikbud diminta berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan.
Baca juga: Pemerintah Diminta Siapkan Skema Bantuan untuk Sekolah Tatap Muka
"Saya mendorong kemendikbud untuk realokasi, refocusing dari anggaran 2021 yang di saat diketok pengesahannya belum teralokasi terkait dengan skema bantuan kepada sekolah untuk pengadaan prokes (protokol kesehatan) ini," terangnya.
Baginya, anggaran tersebut berguna agar PTM Januari 2021 berjalan lancar. Sebab PTM akan dilaksanakan dalam situasi pandemi covid-19 yang belum melandai.
"2021 dunia pendidikan tetap dalam suasana darurat. Maka perlu ada social sefety net bidang pendidikan termasuk di dalamnya bantuan kepada sekolah terkait pengadaan prokes," tutupnya.
(CEU)
