Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Komisi X: Hasil Evaluasi POP Harus Persetujuan DPR

Pendidikan Kebijakan pendidikan Merdeka Belajar
Muhammad Syahrul Ramadhan • 30 Juli 2020 21:35
Jakarta: Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengingatkan segala keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait Program Organisasi Penggerak (POP) harus atas persetujuan DPR. Kemendikbud tengah melakukan evaluasi lanjutan terkait POP setelah menuai polemik.
 
"Kita minta supaya semuanya harus mendapatkan persetujuan dari DPR, melalui komisi X," kata Huda dalam diskusi publik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 30 Juli 2020.
 
Huda menilai, segala solusi yang ditawarkan Kemendikbud terkait POP saat ini hanya bersifat sementara. Komisi X menganggap ini bukan keputusan kelembagaan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Bila ada win win solution, saya kira ini sifatnya masih sementara di mata kami di Komisi X," ujarnya.
 
Menurut Huda, segala keputusan tentang POP penting untuk disetujui bersama, baik itu legislatif maupun eksekutif. Hal ini agar segala kebijakan program tersebut bisa diterima publik dan pemangku kepentingan di sektor pendidikan.
 
Baca:Anggaran POP Disarankan Dialihkan Atasi Masalah PJJ
 
"Supaya kita menghilangkan kericuhan (POP) terus-menerus," ujarnya.
 
Kemendikbud memastikan POP akan dievaluasi. Ini tak lepas dari polemik yang terjadi terhadap program yang dianggarkan senilai Rp595 miliar itu.
 
Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, evaluasi akan berlangsung selama tiga hingga empat pekan ke depan. Evaluasi bakal mencakup seluruh aspek guna penyempurnaan program tersebut. Nadiem juga memastikan bakal menggandeng seluruh pemangku kepentingan untuk memberi masukan.
 

(AGA)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif