Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti. Foto: Medcom/Muhammad Syahrul Ramadhan
Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti. Foto: Medcom/Muhammad Syahrul Ramadhan

Subsidi Kuota Data Internet

KPAI: Pelajar dan Orang Tua Minta Kuota Umum Ditambah

Pendidikan Kebijakan pendidikan Pembelajaran Daring
Arga sumantri • 26 September 2020 21:04
Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut orang tua dan peserta didik meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menambah subsidi kuota internet umum. Sebab, jumlah kuota umum jauh lebih kecil dari kuota belajar dan dinilai tak cukup untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring.
 
"Usulan perubahan disampaikan karena kuota umum 5 GB (gigabyte) dianggap kurang, sementara kuota belajar 30 GB berlebihan, bahkan berpotensi mubazir," ujar Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti melalui keterangan tertulis, Sabtu, 26 September 2020.
 
Retno menerangkan, sejak 23-25 September 2020, dirinya mendapat pengaduan melalui WhatsApp, Twitter, dan Facebook terkait subsidi kuota Kemendikbud. Para pengadu hanya menyampaikan agar keluhan dan usulan mereka disampaikan kepada pengambil kebijakan di Kemendikbud.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jumlah pengadu mencapai 50 orang (per 25 September 2020), terdiri dari siswa, guru dan orang tua yang melakukan pengaduan melalui media sosial, tetapi mayoritas pengadu adalah usia anak dengan jenjang pendidikan terbanyak adalah SMA/SMK," kata Retno.
 
Baca:Nadiem: Paling Sering Digunakan, WhatsApp Masuk ke 'Kuota Belajar'
 
Domisili pengadu berasal dari berbagai daerah. Sebanyak 24 persen pengadu berasal dari DKI Jakarta, 18 persen dari Jawa Barat, 16 persen dari Sumatra Barat, dan 8 persen dari Jawa Tengah. Selanjutnya, masing-masing 6 persen pengadu berasal dari Riau dan Sumatra Utara, masing-masing 4 persen dari Banten dan NTB, dua persen berasal dari Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Papua.
 
"Para pengadu mengeluhkan kebijakan kuota dari Kemendikbud dengan ketentuan yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan pembelajaran jarak jauh (PJJ)," ungkapnya.
 
Menurut dia, sebanyak 40 persen pengadu ingin subsidi kuota belajar dihapus, dan seluruhnya menjadi kuota internet umum. Sisanya, ingin subsidi kuota umum ditambah porsinya.

 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif