Menristekdikti, Mohamad Nasir (kedua dari kiri), Kemenristekdikti/Humas.
Menristekdikti, Mohamad Nasir (kedua dari kiri), Kemenristekdikti/Humas.

Selain Honorarium, Nasir Berharap Peneliti 'Pensiun' 70 Tahun

Pendidikan Pendidikan Tinggi Riset dan Penelitian
Candra Yuri Nuralam • 26 Agustus 2019 11:55
Bali: Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir ingin honorarium dosen peneliti bisa membuat sejahtera. Ini dilakukan agar budaya dan gairah meneliti di perguruan tinggi di Indonesia tidak memudar.
 
"Inilah kami sudah minta Pak Sekjen (Sekretaris Jenderal), sudah kami bicarakan supaya para peneliti mendapatkan penghasilan yang layak, jangan tidak layak. Akan lari semua nanti," kata Nasir di Hotel Grand Ina, Sanur, Bali, Senin, 26 Agustus 2019.
 
Selain menyejahterakan dosen peneliti dengan honorarium, Nasir juga ingin para peneliti bisa bekerja sampai usia 70 tahun. Dia menilai hingga usia itu peneliti masih bisa produktif untuk bekerja.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Peneliti bisa sampai usia 70 tahun, ini sangat penting sekali," ujar mantan rektor terpilih Universitas Diponegoro (Undip) ini.
 
Baca:Rektor UNS Yakin Honorarium Kembalikan Gairah Dosen Meneliti
 
Rencananya, Nasir akan memasukkan rencana honorarium dosen peneliti ini dalam peraturan menteri (permen). Dia sudah mengajukan itu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
 
"Inilah yang kami dorong, peraturannya bisa Permen atau Perpres, kita ajukan ke presiden, kemarin rapat dengan KSP (Kantor Staf Presiden)," tutur Nasir.
 
Namun, dia tidak bisa menjamin kapan rencana itu akan terwujud. Semua, butuh waktu dan proses.
 
"Ini kami belum bisa pastikan kapan. Undang-undangnya saja baru turun kan, kami harus turunkan peraturan ke pemerintah," tandasnya.
 
Baca:Honorarium Dosen Peneliti akan Dibahas Tiga Lembaga Negara
 
Sebelumnya,Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Kemenristekdikti akan membawa isu diberikannya kembali honorarium bagi dosen peneliti ke Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan tiga lembaga negara. Ketiga lembaga negara tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kemenristekdikti (Inspektorat Jenderal), dan Kemenkeu (Direktorat Jenderal Anggaran).
 
Meski wacana honorarium bagi dosen peneliti ini masih berada dalam tahap awal, namun diharapkan sudah dapat diterapkan di 2020. “Kami merencanakan ke depan itu akan mengadakan FGD dengan BPK, Ditjen Anggaran (Kemenkeu) dan Itjen (Kemenristekdikti),"kata Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kemenristekdikti, Ocky Karna Radjasa kepada Medcom.id, Jumat, 23 Agustus 2019.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif