Irfan mengatakan ongkos haji Indonesia sebenarnya sudah lebih murah dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia. Biaya haji Indonesia lebih murah sekitar 34-35 persen.
"Tahun ini, jemaah Malaysia membayar sekitar Rp130 juta, sementara jemaah Indonesia sekitar Rp89 juta,” ujar Irfan, Jumat, 9 Mei 2025.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University ini menuturkan untuk menurunkan biaya haji, sejumlah variabel penting harus diperhatikan. Antara lain efisiensi dalam penyelenggaraan haji, termasuk rasio ideal antara jumlah petugas dengan jemaah, serta pengadaan makanan dan minuman yang bisa disubstitusi dengan produk dalam negeri.
Irfan juga menyoroti pentingnya optimalisasi pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Terlepas berapa pun biaya resmi haji, terpenting besaran jumlah yang harus dibayar jemaah, karena sisanya dapat disubsidi dari hasil pengelolaan dana tersebut.
“BPKH harus lebih berani berinvestasi langsung di sektor-sektor riil yang mendukung ekosistem haji seperti penginapan dan transportasi. Return dari sektor riil itu tinggi, meskipun dengan risiko yang lebih besar,” ujar dia.
Dia juga menilai struktur BPKH perlu direformasi. “Saat ini, BPKH didefinisikan sebagai badan nirlaba. Tapi seharusnya bisa seperti entitas syariah yang walaupun profit oriented, tetapi tetap amanah, dan fleksibel untuk berinvestasi,” tegas dia.
| Baca juga: Presiden Prabowo: Biaya Haji Indonesia Harus Lebih Murah Ketimbang Malaysia |
Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Syariah IPB University ini juga menyarankan Indonesia mencontoh Tabung Haji Malaysia yang berhasil menyubsidi hingga 55 persen biaya haji. Langkah itu ditempuh melalui ekosistem bisnis yang mencakup lebih dari 30 perusahaan, termasuk di sektor strategis seperti kelapa sawit.
Bahkan, beberapa kebun sawit Tabung Haji Malaysia berada di Indonesia, dengan merek seperti TH Plantation. Ia mengungkapkan meskipun jumlah jemaah Malaysia hanya sepersepuluh dari Indonesia, manfaat yang diperoleh sangat signifikan karena efisiensi dan tata kelola yang kuat.
Padahal, dana yang dikelola BPKH relatif lebih besar ketimbang Tabung Haji Malaysia. “Jika subsidi bisa ditingkatkan hingga 70 persen dari hasil pengelolaan keuangan haji yang optimal, biaya yang dibayar jemaah bisa jauh lebih ringan,” kata Irfan.
Namun, ia juga menekankan efisiensi saja tidak cukup tanpa pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berdampak. Hal ini tidak akan tercapai bila kerangka hukum dan kelembagaan BPKH tidak direvisi.
Ia mencotohkan tentang keterbatasan BPKH dalam menyediakan cadangan risiko karena statusnya sebagai badan nirlaba. Irfan juga menilai koordinasi antarotoritas krusial.
Tahun ini, merupakan tahun terakhir Kementerian Agama menyelenggarakan haji sebelum diserahkan ke Badan Penyelenggara Haji (BPH). Oleh sebab itu, sinergi antara BPH dan BPKH sangat penting agar tidak terjadi miskomunikasi atau tumpang tindih dalam perencanaan dan pelaksanaan haji.
"Terakhir, pengembangan sektor halal, khususnya di bidang makanan dan minuman, perlu terus digencarkan agar dapat menembus pasar Arab Saudi dan Timur Tengah, dengan dukungan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kementerian Perindustrian,” tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
