Mendikbud, Muhadjir Effendy. Foto:  Medcom.id/Citra Larasati
Mendikbud, Muhadjir Effendy. Foto: Medcom.id/Citra Larasati

Penggunaan Nama Asing pada Sekolah akan Ditertibkan

Pendidikan bahasa indonesia
Citra Larasati • 09 Oktober 2019 19:39
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menertibkan penggunaan nama asing di sekolah-sekolah yang dimiliki warga negara Indonesia maupun badan hukum Indonesia. Langkah ini menindaklanjuti ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya akan langsung menindaklanjuti perpres tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yang baru saja diteken oleh Presiden Jokowi tersebut.
 
"Apa yang ada di lapangan akan kita observasi secara menyeluruh, kalau ada yang tidak sesuai harus diluruskan," kata Muhadjir saat dihubungi Medcom.id, di Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Penertiban nama asing di sekolah-sekolah ini juga berlaku untuk sekolah SPK (Satuan Pendidikan Kerja sama) atau yang dulu disebut sekolah internasional. "Iya (nama asing di sekolah SPK akan ditertibkan) pokoknya semua yang tidak sesuai dengan amanat dan semangat Perpres harus ditertibkan," tegas mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini.
 
Namun aturan ini, kata Muhadjir, tidak berlaku untuk sekolah milik kedutaan besar suatu negara yang membuka sekolah di Indonesia. "(Sekolah milik Kedutaan besar) tidak termasuk," tandas Muhadjir.
 
Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia harus digunakan sesuai kaidah tata bahasa, ejaan, dan pembentukan istilah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 
Perpres ini mengatur Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara, paling sedikit meliputi surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan. Kemudian surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, dan putusan pengadilan.
 
Termasuk di dalamnya adalah terdapat di pasal 32-38 Perpres nomor 63 tahun 2019 tentang penamaan geografis, bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan dan organisasi yang didirikan atau dimiliki warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif