Ilustrasi. Foto: MI/Barry Fathahillah
Ilustrasi. Foto: MI/Barry Fathahillah

'Merdeka Belajar' di Program Pemerintah Berpotensi Untungkan Pemilik Paten

Pendidikan Merdeka Belajar
Muhammad Syahrul Ramadhan • 11 Juli 2020 09:09
Jakarta: Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyayangkan penggunaan idiom 'Merdeka belajar' sebagai nama program dan kebijakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sangat memungkinkan muncul kesan tidak etis, lantaran Kemendikbud secara tidak langsung bakal ikut memopulerkan nama perusahaan yang mematenkan idiom tersebut.
 
Pasalnya dengan euforia Merdeka Belajar saat ini, semua kegiatan-kegiatan di sekolahnya menggunakan idiom Merdeka Belajar.“Jangan sampai, seolah-olah negara menggunakan idiom yang sudah dipakai oleh perusahaan tersebut. Karena sama saja dengan memopulerkan nama perusahaan itu,” ujar Wasekjen FSGI, Satriwan Salim dalam Diskusi Daring tentang Dipatenkannya "Merdeka Belajar" oleh perusahaan swasta, Jumat, 10 Juli 2020.
 
Satriwan juga mengaku kecewa dengan langkah Kemendikbud yang menggunakan idiom Merdeka Belajar yang ternyata sudah 'dimiliki' oleh perusahaan tertentu. Hal ini menunjukkan terbatasnya kosakata Kemendikbud dalam mengimajinasikan penyelesaian persoalan pendidikan di Tanah Air.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Alih-alih meminta para siswa dan guru berpikir kreatif di era revolusi industri 4.0, ternyata Kemendikbud justru belum kreatif dalam memproduksi istilah atau jargon dalam pendidikan, tegas Satriwan.
 
Berdasarkan informasi di laman Pangkal Data Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, nama Merdeka Belajar sudah didaftarkan sejak 2018, dan resmi terdaftar pada Mei 2020.
 
Baca juga:Sekolah Cikal Patenkan 'Merdeka Belajar', Ini Jawaban Najelaa Soal Royalti
 
Pengamat Pendidikan dari Perguruan Tamansiswa, Darmaningtyas menambahkan, bahwa paten ini tidak menjadi masalah ketika tidak dikenakan royalti. “Jadi masalah ketika ke depannya perusahaan itu memperoleh kompensasi dari dana APBN itu bisa jadi masalah, tapi kalau cuma program dijalankan tidak masalah,” imbuh Darmaningtyas.
 
Merespons hal tersebut, Pendiri Sekolah Cikal, Najelaa Shihab membenarkan bahwa pihaknya telah mendaftarkan nama 'Merdeka Belajar' ke Kementerian Hukum dan HAM untuk medapatkan paten atas nama PT Sekolah Cikal. Namun ia menegaskan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak perlu membayar royalti meski menggunakan nama Merdeka Belajar sebagai program.
 
“Apakah ada royalti atau kompensasi? jawabannya tidak. Program Merdeka Belajar dalam bentuk pelatihan, penerbitan buku sudah dilakukan oleh Kampus Guru Cikal, Komunitas Guru Belajar (KGB),” tegasnya.
 
Najelaa, pendiri Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) yang bermitra dengan Kemendikbud ini pun menyebut, sudah memberi lampu hijau kepada Kemendikbud untuk penggunaan Merdeka Belajar ini tanpa harus membayar royalti apapun ke Sekolah Cikal. Izin ini pun diperkuat dengan surat perjanjian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. “Kami sudah izinkan, tanpa royalti, dan kompensasi,” ucapnya.

 

(CEU)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif