Federasi Serikat Guru Sampaikan Keluhan Penilaian Pendidikan Karakter

Husen Miftahudin 28 Desember 2017 12:20 WIB
pendidikan
Federasi Serikat Guru Sampaikan Keluhan Penilaian Pendidikan Karakter
Ilustrasi pendidikan, MTVN - M Rizal
Jakarta:Pro-kontra kebijakan Full Day School lewat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Lima Hari Sekolah membuat Presiden Joko Widodo mengambil jalan tengah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Sayangnya, PPK pun dikritik banyak pihak lantaran kebijakan tersebut langsung diberlakukan secara nasional tanpa sosialisasi dan pelatihan guru secara mendalam.

PPK diimplementasikan pada tahun ajaran 2017/2018 dengan metode penilaian pada sikap spiritual dan sikap sosial setiap peserta didik. Penilaian sikap dilakukan secara holistik untuk setiap jenjang pendidikan, baik selama pembelajaran berlangsung (penilaian proses) maupun setelah pembelajaran usai (penilaian hasil belajar). Tujuannya, mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari program pembelajaran dengan kegunaan utamanya sebagai refleksi pemahaman dan kemajuan sikap peserta didik secara individual.


Setiap guru mata pelajaran wajib memberi nilai PPK peserta didik yang di dalamnya berisi lima indikator penilaian sikap sosial dan sikap spiritual seperti Cinta Tanah Air, Religius, Kemandirian, Integritas, serta Gotong Royong. Khusus guru Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), penilaian PPK terbagi dua, yakni penilaian sikap sosial dan sikap spiritual. Masing-masing sikap itu berisi sekitar 10 hingga 12 indikator penilaian. Kriteria nilai siswa dalam PPK menggunakan kategori Sangat Baik, Baik, Cukup, dan Kurang.

Contoh indikator penilaian sikap spiritual seperti memberi salam pada saat awal dan akhir presentasi sesuai agama yang dianut, mensyukuri kemampuan manusia dalam mengendalikan diri, mengucapkan syukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu, berserah diri (tawakal) kepada Tuhan setelah berikhtiar atau melakukan usaha, memelihara hubungan baik dengan sesama umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan lain sebagainya.

Sementara indikator penilaian sikap sosial seperti tidak mencontek dalam mengerjakan ujian atau ulangan dan tidak menjadi plagiat atau mengambil/menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumber (poin jujur), datang tepat waktu dan patuh pada tata tertib atau aturan bersama sekolah (poin disiplin), melaksanakan tugas individu dengan baik dan mengembalikan barang yang dipinjam (poin tanggung jawab), dapat menerima kekurangan orang lain dan tidak memaksakan pendapat atau keyakinan diri pada orang lain (poin toleransi), terlibat aktif dalam bekerja bakti membersihkan kelas atau sekolah (poin gotong royong), dan lain-lain.

Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim menyebut penilaian PPK membuat banyak guru, utamanya SMA/SMK, mengeluh lantaran sulit melakukan proses penilaian. Terlebih penilaian PPK itu harus diintegrasikan ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat oleh guru di awal tahun ajaran baru. RPP semacam dokumen tertulis perencanaan guru selama satu semester bahkan selama satu tahun ajaran. 

"Yang repotnya adalah, terjadi pereduksian dalam hal penilaian PPK karena dia harus muncul di rapor. Bagi sekolah yang sudah punya aplikasi e-raport dari kementerian, cukup ribet memasukkan dan menginput nilai-nilai sikap tersebut. Apalagi satu sikap itu indikatornya cukup banyak," kata Satriwan saat berbincang dengan Medcom.id, Selasa, 26 Desember 2017.

Parahnya, guru di SMA/SMK mengajar untuk satu mata pelajaran. Sementara guru mata pelajaran itu mengajar untuk beberapa kelas, misal 10 kelas. Satu kelas terdiri sekitar 25 hingga 30 siswa. Bila guru tersebut adalah guru Kimia, maka dia harus memberi nilai untuk 250-300 siswa yang satu siswanya harus diberi lima penilaian PPK.  

"Itu hanya untuk penilaian PPK, kita belum menilai ulangan, tugas, proyek, praktikum, dan lain-lain. Akhirnya mereka menilai sikap seadanya dan seingat mereka saja. Jika seperti ini, implikasinya, guru-guru tidak fokus bagaimana mereka menilai PPK si siswa tersebut," ketusnya.

Kesulitan menginput dan memasukkan nilai PPK itu membuat sejumlah SMA unggulan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak bisa membagikan rapor. Pembagian rapor yang seharusnya dijadwalkan pada Sabtu, 16 Desember 2017 tertunda lantaran para guru masih berkutat pada pemberian nilai PPK siswa.

Sebenarnya Satriwan memuji konsep PPK. Namun ketika diintegrasikan ke RPP, maka implikasinya harus memberi nilai karakter pada ratusan anak dengan belasan indikator PPK yang ada di dalamnya. "Itu membuat guru-guru pusing sehingga guru menilainya (PPK) asal-asalan. Jadi nilai sikap siswa itu nantinya kurang valid, kemudian kurang objektif karena seingat gurunya saja," tuturnya.

Melihat hal itu, FSGI memberi rekomendasi terhadap kacamata pendidikan dari sisi penerapan Kurikulum 2013 (K-13). Sekjen FSGI Heru Purnomo menyebut bahwa pemerintah harus mengevaluasi sistem penilaian berbasis PPK dalam K13 karena kurangnya sosialisasi, waktu yang mepet dalam menginput nilai, dan banyaknya indikator pengukuran sikap spiritual dan sikap sosial.

"Mesti dievaluasi, karena penilaian terkesan asal-asalan dan kurang valid. Harus ada model e-raport yang mempermudah guru dalam menginput nilai, bukan malah sebaliknya yang justru mempersulit seperti sekarang ini," tegas Heru.

Anggota Dewan Pengawas FSGI, Retno Listyarti mengaku penilaian PPK terhadap sikap individual para peserta didik membuat guru bakal kewalahan sehingga mereka bakal asal-asalan dan tidak objektif dalam memberi nilai. Padahal penilaian sikap bukanlah hal yang harus diisi sembarangan, nilai PPK murid berpengaruh pada naik/tidaknya sang siswa tersebut.

Baginya, penilaian karakter seorang murid seharusnya diisi oleh wali kelas, bukan oleh guru mata pelajaran seperti sekarang ini. Selain karena jumlahnya, pelimpahan penilaian karakter oleh wali kelas akan membuat nilai tersebut menjadi objektif, karena wali kelas mengetahui secara persis sikap sosial dan sikap spiritual anak didiknya.

"Untuk pengukuran karakter siswa seharusnya lebih efektif dilakukan oleh wali kelasnya. Sebab, wali kelas itu, misalnya satu kelas ada 32 murid, berarti kan 32 murid saja yang dinilai karakternya. Itu lebih sederhana, tidak menyusahkan guru secara teknis. Karena menurut saya, pengukuran peserta didik dalam K-13 adalah menyederhanakan, bukan untuk menyusahkan guru," ungkap Retno mengakhiri.




(RRN)