Masuknya Organisai Ekstra Kampus Perlu Dibatasi

Waspadai Ikut Masuknya Politik Praktis ke Kampus

Citra Larasati 30 Oktober 2018 12:52 WIB
OKP Masuk Kampus
Waspadai Ikut Masuknya Politik Praktis ke Kampus
Puluhan aktivis mahasiswa Islam se-Universitas Indonesia melakukan aksi simpatik ketika pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Bundaran HI, MI/Rommy Pujianto.
Jakarta:  Pemerintah akhirnya menerbitkan Permenristekdikti nomor 55 tahun 2018, sekaligus menandai diizinkannya organisasi ekstra untuk kembali masuk kampus.  Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari mantan aktivis mahasiswa, meski ada kekhawatiran akan ikut masuknya politik praktis ke dalam kampus.

Mantan Ketua Parlemen Universitas Hasanuddin 2000-2002, Muhammad Ramli Rahim mengatakan, pemerintah tetap harus memberi batasan, agar organisasi pemuda yang terafiliasi dengan partai politik (parpol) tidak ikut masuk kampus.


"Sebab jika tidak dibatasi, maka organisasi pemuda berbasis parpol dapat membuat peta dukungan mahasiswa terhadap politik praktis," kata Ramli di Jakarta, Selasa, 30 Oktober 2018.

Baca: Organisasi Ekstra Boleh Masuk Kampus Lagi

Di sisi lain, kembalinya organisasi ekstra kampus, atau juga disebut Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang berkarakter kuat di masa depan. Karena jika perguruan tinggi gagal melahirkan pemimpin, maka besar kemungkinan bangsa ini akan diisi pemimpin-pemimpin "oplosan". 

"Pemimpin 'oplosan', yang tak berproses, tetapi tiba-tiba muncul karena dia anaknya bapak, ponakannya bapak, istirinya bapak tiba-tiba menjadi pemimpin kita," terang Ramli yang juga ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI) ini.

Masuknya OKP ke kampus, juga diharapkan mampu membuat pergulatan pemikiran dan penguatan kemampuan manajemen dan kepemimpinan pada mahasiswa di era milenial ini.

Seperti diketahui, organisasi ekstra kampus pernah dilarang masuk dan beraktivitas di dalam kampus sejak 2002 lalu.  Ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus, di zaman Presiden Megawati dengan Malik Fajar sebagai menteri pendidikannya.

Menurut Ramli, satu hal yang perlu dipahami, di usia mahasiwa merupakan usia pencarian bentuk dan jati diri. Mencabut sesuatu dari mahasiswa, berarti memaksa mereka mencari bentuk dan jati diri lain.

"Kini pemerintah sudah mendapati mahasiswa menjadi apa yang ada sekarang, seperti terjebak dalam paham radikalisme dan hal-hal lain," terang Ketua Senat Mahasiswa Fakultas MIPA Unhas 1999-2000 ini.

Baca: Pembinaan Ideologi Bangsa di Kampus Mendesak Dilakukan

Seperti diberitakan sebelumnya, Menristekdikti, Mohamad Nasir akhirnya menerbitkan permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.  Dalam pasal 1 berbunyi, perguruan tinggi bertanggungjawab melakukan pembinaan ideologi bangsa, NKRI, UUD dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler.

Dengan adanya Permenristekdikti tersebut, kini organisasi ekstra kampus atau OKP seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), hingga Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan lainnya diperbolehkan kembali masuk kampus.



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id