MI/Galih Pradipta
MI/Galih Pradipta

KPAI Desak Kemenag Usut Pengeroyokan Santri di Sumbar

Pendidikan Kekerasan di Sekolah
Intan Yunelia • 21 Februari 2019 11:36
Jakarta:Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Kementerian Agama (Kemenag) mengusut kasus pengeroyokan yang menewaskan santri di Pondok Pesantren NI di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Korban tewas setelah dikeroyok sesama rekannya di asrama.
 
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengatakan Kemenag sebagai pembina sekaligus pengawas pondok pesantren di seluruh Indonesia seharusnya sudah menurunkan inspektoratnya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus ini. Sebab hal ini agar tak terjadi lagi kasus serupa di masa depan.
 
"Kemenag harus memberikan sanksi sesuai peraturan perundangan jika ditemukan kelalaian dan pembiaran terhadap keselamatan santri selama berada di ponpes, mengingat anak berada selama 24 jam setiap harinya di satuan pendidikan tersebut," kata Retno di Jakarta, Kamis 21 Februari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca:Krisis Identitas Siswa Penyebab Maraknya Kasus Kekerasan
 
KPAI menduga ada unsur kelalaian dari pengawas dan pembina di asrama pondok pesantren tersebut. Pasalnya, korban sudah mengalami penganiayaan selama tiga hari berturut-turut.
 
"Jika mempelajari kronologi kasus pengeroyokan belasan santri tersebut terhadap anak korban maka pihak pengelola, Pembina asrama dan para guru telah abai, tidak peka dan kemungkinan tidak melakukan kontrol sebagaimana seharusnya sebuah sekolah berasrama," terang Retno.
 
Guru pun semestinya peka melihat kondisi korban yang menderita karena penganiayaan. Jika tidak masuk ke kelas pun, kontrol ke bilik murid tersebut harus dilakukan.
 
"Kelalaian dan kelemahan control tersebut seharusnya dapat dikenai sanksi. Sanksi bisa bermacam-macam, mulai dari administrasi sampai pencabutan ijin ponpes yang bersangkutan," ujarnya.
 
Baca:Kasus Kekerasan Anak Masih Tinggi
 
Setelah proses rekonstruksi selesai pihak kepolisian akan berencana untuk segera melimpahkan berkas kasus ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). KPAI sendiri akan melakukan pengawasan terhadap kepolisian yang mengurus kasus ini.
 
"Proses hukum yang sedang berjalan tentu saja wajib dihormati semua pihak, namun seharusnya kasus kekerasan semacam ini tidak boleh berhenti hanya di proses hukum tanpa memproses juga tanggungjawab pihak pengelola dan para guru di Ponpes tersebut," pungkasnya.

 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi