Kebijakan IDI Soal Uji Kompetensi Dikritisi

IDI Diminta Dukung Peningkatan Kualitas Pendidikan Kedokteran

Fachri Audhia Hafiez 22 Oktober 2018 20:05 WIB
Pendidikan Kedokteran
IDI Diminta Dukung Peningkatan Kualitas Pendidikan Kedokteran
Foto: MI/Immanuel Antonius
Jakarta: Sejumlah dokter mengkritisi kebijakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), tentang penyelenggaraan uji kompetensi dokter.  Seharusnya, urusan pendidikan kedokteran menjadi kewenangan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) dan badan hukum pendidikan, seperti universitas.

Pensiunan dosen Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Indonesia FKUI), Sugito Wonodireksi
menganggap IDI telah membuat kebijakan yang tidak objektif. Organisasi profesi dokter ini disebut tengah mengubah peran dan kewenangan di tubuh IDI secara perlahan.

Kritik tersebut tertuang dalam buku berjudul 'IDI: Mau Dibawa ke Mana?' yang diluncurkan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.  "IDI seharusnya kembali kepada khitahnya sebagai organisasi profesi yang berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan kedokteran Indonesia dan meningkatkan mutu lulusannya," kata Guru Besar Fakultas Kedokteran UI, Dokter Sugito Wonodirekso, yang juga salah satu tim penyusun buku saat bedah buku, Senin, 22 Oktober 2018.

Sugito memaparkan, peran IDI pada awalnya positif, dalam pembenahan bidang pendidikan kedokteran Indonesia. Fungsionaris IDI salah satunya membentuk Kolegium Dokter Indonesia (KDI) dengan membentuk sistem uji kompetensi dokter Indonesia melalui Komite Bersama Uji Kompetensi Dokter Indonesia (KBUKDI).

"KBUKDI kemudian berhasil menerapkan model uji kompetensi yang sahih (valid), handal (reliable) yang menjadi standar bagi institusi pendidikan kedokteran seluruh Indonesia," ujar Sugito.

Baca: Menristekdikti Minta PNS Dosen Kedokteran Tak Perlu S2

Namun kemudian, IDI dianggap berpihak kepada sekitar 2.500 dokter yang sejak tahun 2007 belum dinyatakan lulus. Ujian yang dimaksud ialah Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) yang berlaku bagi semua lulusan Fakultas Kedokteran Negeri dan Swasta atau dikenal high stake exam.

Ribuan dokter tersebut belum juga dinyatakan lulus sejak tahun 2007. Kemudian mereka yang disebut dengan retaker (tidak berhasil lulus langsung) mengorganisir gerakan agar dinyatakan kelulusannya. Sebab, para dokter retaker tersebut terlanjur bekerja di instansi pemerintah atau berpraktik pribadi.

"IDI memilih membuat sendiri ujian kompetensi versi IDI yang dipastikan substandar, yang akhirnya meloloskan 2.500 retaker tersebut dengan segala konsekuensinya," ucap Sugito.

Lebih jauh Sugito menjelaskan, kondisi retaker tak juga berubah.  Meski UKDI berubah menjadi Uji Kompetensi Mahasiswa Program Pendidikan Kedokteran (UKMPPKD) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran.

"Sekalipun demikian UKMPPKD sejak tahun 2014 itu hingga 2017 menghasilkan 2.500 retaker juga," ucap Sugito.

Belakangan, Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) mengajukan gugatan uji materi UU 20 tahun 2013 itu ke Mahkamah Konstitusi. Mereka bahkan terang-terangan agar uji kompetensi hanya dilakukan IDI.

Menurut Sugito, IDI sudah sangat didominasi oleh aspirasi PDUI.  Mereka memperjuangkan agar para retaker bisa dengan mudah lulus semua dan bisa segera diberikan ijazah. Hal ini guna agar bisa berpraktik di tengah masyarakat. 

"IDI sudah berubah, mengalami degradasi," tutur Sugito.

Buku tersebut disusun oleh lima orang, di antaranya, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dokter Judilherry Justam (Mantan wartawan Tempo), Nunik Iswardhani (Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran), Setiawan (mantan dekan FK Universitas Tarumanagara), Tom Suryadi dan terakhir Sugito Wonodirekso.

(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id