Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menjelaskan, pemetaan terhadap 242.000 guru PPPK paruh waktu saat ini sedang berjalan. Kemendikdasmen menggandeng dinas pendidikan setempat untuk memverifikasi data dan memastikan para guru tersebut aktif mengajar, sebelum menyusun formasi melalui Ruang SDM (RSDM), penetapan usulan, hingga pengesahan surat keputusan (SK) sebagai ASN pusat.
Menjawab kecemasan soal kemungkinan penempatan lintas wilayah yang terlalu jauh, Nunuk memastikan lokasi tugas tetap diupayakan berada dalam satu wilayah kabupaten atau kota masing-masing. Meski begitu, guru tidak selalu ditempatkan di sekolah asalnya saat ini.
"Kalau kita saat saat jauh ini kita masih di dalam satu kewenangan. Tapi dimungkinkan dalam kabupaten tidak selalu di sekolah yang sekarang. Tapi masih kita harapannya masih di daerah kewenangan kewenangan kabupaten kota masing-masing," ujar Nunuk.
Siap Ditempatkan Sesuai Kebutuhan
Nunuk pun meminta para guru PPPK paruh waktu mulai menyiapkan mental dan bersikap profesional menyambut status baru mereka sebagai aparatur negara di bawah naungan pusat."Ya, pokoknya mereka itu sekarang ini sekarang ini siap menjadi ASN, sudah enggak usah banyak permintaan. Jadi mereka siap jadi ASN. Kami tahu dia harus ditempatkan di mana," tegasnya.
Kendati demikian, ia mengimbau para pendidik agar tidak panik. Pemerintah menjamin kebijakan redistribusi dilakukan secara bijak berdasarkan pendataan yang akurat di lapangan, bukan penempatan asal-asalan yang menyulitkan guru.
"Enggak mungkin dong kita tempatkan jauh banget sementara di dekatnya kosong. Tidak mungkin kita tetapkan di sekarang padahal di situ banyak guru. Jadi ada kebijaksanaan dan dasarnya adalah pendataan yang akurat untuk menempatkan mereka. Untuk apa kita taruh di jauh sementara di dekatnya kosong? Gitu loh," jelas Nunuk.
Bebas Nepotisme dan Intervensi Politik
Menurut Nunuk, penarikan tata kelola dan kewenangan mutasi guru ke pemerintah pusat sejatinya dilakukan untuk menjaga profesionalisme guru sekaligus memutus intervensi politik. Dengan kendali di pusat, penentuan lokasi mengajar dipastikan berjalan objektif dan bebas dari praktik kedekatan personal."Jadi karena sekarang penempatan yang ada di pusat, maka instrumen pertama yang dilihat penempatan itu bukan dia siapa, anaknya siapa, tapi di mana sekolah yang butuh, yang terdekat dengan tempat tinggal mereka," kata Nunuk.
Baik guru yang sudah mengantongi sertifikat pendidik (serdik) maupun yang belum, seluruhnya tetap akan dipetakan dan ditempatkan sesuai kebutuhan formasi. Menjelang tahap pemberkasan, Nunuk berpesan agar para guru fokus menyiapkan kelengkapan dokumen mereka.
"Jadi guru-guru itu tenang saja, bersiap diri, melengkapi data-data yang ada. jika suatu saat dibutuhkan untuk pemberkasan, mereka sudah siap. Bagi yang punya serdik, siapkan," pungkasnya.