Guru Besar FIB Universitas Indonesia Manneke Budiman. Zoom.
Guru Besar FIB Universitas Indonesia Manneke Budiman. Zoom.

Statuta Baru, UI Dikhawatirkan Tak Lagi Jadi Institusi yang Demokratis

Pendidikan Pendidikan Tinggi Universitas Indonesia Perguruan Tinggi
Arga sumantri • 24 Juli 2021 19:09
Jakarta: Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) Manneke Budiman menyebut statuta baru UI yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 bisa memberikan sejumlah implikasi negatif. Salah satunya, UI berpotensi tidak lagi jadi institusi yang demokratis.
 
"Tata kelola UI yang sentralistik pada rektor menyebabkan UI menjadi institusi yang tidak lagi demokratis, atau mungkin sudah tidak terlalu demokratis, tetapi menjadi lebih parah lagi," kata Manneke dalam webinar "Menilik Statuta UI yang Baru', Sabtu, 24 Juli 2021.
 
Ia menilai PP Nomor 75 Tahun 2021 tidak bertujuan memajukan UI sebagaimana yang didengungkan. PP ini dinilai lebih membuat UI semakin rentan terhadap kepentingan politik eksternal. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, statuta baru UI juga membuat tata organisasi menjadi tak sehat. Sebab, kendali kekuasaan nyaris diberikan sepenuhnya kepada rektor. Bahkan, kata dia, kewenangan menteri mengangkat lector kepala dan guru besar pun dipindahkan ke rektor.
 
"Dan ini bertentangan dengan undang-undang. Tetapi mengapa ini bisa lolos? saya tidak bisa menjawabnya," cetus dia.
 
Baca: Statuta Baru Nyaris Berikan Kekuasaan Penuh untuk Rektor UI
 
Bagi Manneke, perubahaan statuta ini justru lebih terkait agenda politik 2024. Ia menuding ada internal UI yang punya agenda masuk ke lingkaran kekuasaan negara dan kepentingan itu bersinggungan dengan agenda politik eksternal yang hendak menunggangi 'kampus kuning' demi tujuan politik.
 
"Implikasi kedua, kehancuran ui itu keniscayaan, bukan lagi kemungkinan menuju kerusakan ui melalui PP Nomor 75 Tahun 2021," ungkapnya. 
 
Menurut dia, UI juga berpotensi bukan lagi menjadi tempat pengembangan ilmu kecerdasan bangsa, tetapi justru meraih kekuasaan. Bila PP ini tidak dicabut, kata dia, bukan tidak mungkin UI jadi tempat para politikus memainkan agenda-agenda politik terselubung.
 
"Orang-orang ini tidak peduli reputasi UI hancur, mereka tidak peduli Kemendikbudristek babak belur, mereka tidak peduli Presiden RI itu sakit lagi, karena fokus mereka cuma pada kepentingan sendiri untuk kekuasaan pada 2024 dan sesudahnya," ungkapnya.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif