Penyelesaian Honorer K2 Perlu Formula Khusus

PGRI : Kuota CPNS untuk Guru Honorer Tak Manusiawi

Citra Larasati 07 Agustus 2018 20:57 WIB
Guru Honorer
PGRI : Kuota CPNS untuk Guru Honorer Tak Manusiawi
Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi, Medcom.id/Citra Larasati.
Jakarta:Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi menilai, kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diberikan pemerintah sebesar 12.883 orang untuk guru honorer tidak manusiawi.

Kuota 12.883 guru honorer yang memenuhi syarat seleksi CPNS tersebut muncul saat raker gabungan tujuh komisi dengan pemerintah yang digelar tertutup pada 23 Juli 2018 lalu.  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur menyebutkan, dari 438.590 honorer K2, yang memenuhi syarat seleksi CPNS hanya 13.347 orang.


Dari jumlah itu jatah kuota guru honorer K2 hanya 12.883 orang.  "Itu tidak manusiawi, masakguru honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun kuotanya hanya 12 ribuan," ungkap Unifah usai Rakor PGRI seluruh Indonesia, di Jakarta, Selasa, 7 Agustus 2018.

Padahal menurut Unifah, dalam beberapa kali pertemuan PGRI dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Mendikbud, Muhadjir Effendy muncul angka sebesar 100 ribu untuk pengangkatan guru honorer.  "Tapi kokmalah dipangkas habis-habisan. Ini masalahnya ada di Menpan (Asman Abnur), selalu membenturkan masalah honorer K2 dengan aturan ASN (Aparatur Sipil Negara)," keluhnya.

Untuk itu, Unifah meminta pemerintah membuat formula khusus dalam menyelesaikan persoalan guru honorer K2. "Jangan gunakan pendekatan umum untuk selesaikan persoalan guru honorer K2," pinta Unifah.

Baca: Akhirnya, Ada Kabar Gembira untuk Guru Honorer

Unifah juga meminta pemerintah memprioritaskan guru honorer dalam tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Ia berharap ada win-win solution dari pemerintah terkait persoalan guru honorer.  "Kami mendorong para honorer untuk tidak takut ikut tes CPNS, tapi di sisi lain kami juga berharap ada win-win solution dari pemerintah," kata Unifah.

Sebab perlu disadari, jika semata-mata hanya melihat kompetensi, selama ini para guru honorer tidak mendapatkan pelatihan yang mencukupi dari pemerintah. "Karena memang mereka tidak dilatih. Jangan sampai ketika dibutuhkan mereka direkrut, tapi ketika diangkat mereka ditinggalkan. Jadi tolong utamakan mereka," jelasnya.

Ia berharap ke depannya, persoalan guru honorer mendapat perhatian lebih dari presiden dan wakil presiden terpilih di 2019.    "Kami berharap, siapapun yang terpilih nanti presidennya bisa melibatkan PGRI dalam merumuskan kebijakan pendidikan, terutama yang berkaitan dengan guru," terangnya.



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id