Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. DOK Unpad
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. DOK Unpad

Kemenkumham Gandeng Unpad Sediakan Studi Lanjut untuk ASN

Renatha Swasty • 05 Juli 2022 11:06
Jakarta: Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly melakukan audiensi dengan Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) Rina Indiasuti beserta pimpinan dan akademisi Fakultas Hukum. Audiensi dalam rangka penjajakan kerja sama antara Kemenkumham RI dan Unpad melalui Fakultas Hukum. 
 
Salah satu rencana kerja sama ialah studi lanjut Magister dan Doktor bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemenkumham RI. Manajer Riset, Inovasi, dan Kemitraan FH Unpad Laina Rafianti menuturkan Kemenkumham melalui BPSDM tertarik menjalin kerja sama pendidikan dengan FH Unpad. 
 
Kerja sama tersebut akan difokuskan untuk pengembangan sumber daya manusia yang diharapkan akan menghasilkan Smart ASN di lingkungan Kemenkumham. “Dalam dua bulan terakhir, sudah ada pembicaraan dan penjajakan yang mengarah ke kerja sama pendidikan,” kata Laina dikutip dari laman unpad.ac.id, Selasa, 5 Juli 2022. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Adapun bentuk kerja sama pendidikan ialah penyelenggaraan pendidikan Magister Ilmu Hukum bagi pegawai Ditjen Pemasyarakatan dan Ditjen Imigrasi lulusan Vokasi, Program Magister Ilmu Hukum bagi pegawai lulusan Sarjana, serta Program Doktor Ilmu Hukum bagi pegawai di lingkungan Kemenkumham RI. Kurikulum yang ditawarkan akan disesuaikan dengan kebutuhan kerja di lingkungan Kemenkumham. 
 
“Kita sudah ada peminatan, tetapi untuk kelas-kelas kerja sama seperti ini akan dimungkinkan sekali untuk dikustomisasi,” kata Laina.
 
Sementara itu, Rektor Unpad Rina Indiastuti mengatakan rencana studi lanjut Magister Ilmu Hukum bagi lulusan vokasi perlu disesuaikan dengan kebijakan pendidikan vokasi yang ditetapkan pemerintah. Program Pascasarjana mesti sebidang dengan program di bawahnya.
 
“Program vokasi telah didesain agar lulusan memiliki kompetensi dan keahlian yang terjaga dengan baik, maka Magisternya juga harus sebidang,” kata Rina.
 
Dia menyebut pembukaan program Magister Hukum Terapan merupakan solusi untuk lulusan vokasi yang ingin melanjutkan studi di FH Unpad. “Ini skema paling pas dibandingkan dengan masuk ke program S-2 akademik. Dikhawatirkan, skill ketika masuk ke S-2 akademik menjadi tidak terjaga,” tutur Rina.
 
 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif