Plt. Deputi bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), C Betty Manurung
Plt. Deputi bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), C Betty Manurung

Pemerintah Dorong PAUD Dimulai Sejak Anak Usia Nol

Pendidikan PAUD
Antara • 23 September 2020 14:13
Jakarta: Pelaksana tugas (Plt) Deputi bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), C Betty Manurung mengatakan setiap pihak perlu mendorong perluasan kelompok sasaran penerima pendidikan anak usia dini (PAUD).  PAUD diharapkan sudah dimulai sejak kelompok usia nol atau bayi baru dilahirkan.
 
"Sebab sejatinya pendidikan anak usia dini harus dimulai sejak bayi dilahirkan," katanya saat diskusi daring tentang komitmen konvergensi cegah stunting melalui peningkatan layanan PAUD di Jakarta, Rabu, 23 September 2020.
 
Ia mengatakan, perluasan sasaran tersebut berarti PAUD tidak hanya bagi anak kelompok usia empat hingga enam tahun, melainkan juga mencakup kelompok usia di bawah dua tahun.  Hal itu dapat dilakukan dengan mengintegrasikan segala aspek dan nilai-nilai dalam pendidikan atau yang kemudian disebut holistik integratif.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lebih jauh, kata dia, menjadikan kelompok usia nol hingga dua tahun sebagai kelompok sasaran PAUD sangat penting, karena 80 persen perkembangan otak terjadi pada periode tersebut, yakni 1.000 hari pertama kehidupan.
 
Baca juga:  Nadiem: PAUD Holistik Integratif Dapat Turunkan Angka Stunting
 
Ia menjelaskan, pada periode itu pengasuhan dan stimulasi harus diberikan secara baik kepada anak sehingga perkembangan kognitifnya dapat berkembang secara optimal.  Di sisi lain, ia mengatakan hal itu juga terkait dengan pelaksanaan program percepatan pencegahan stunting saat ini yang berada dalam situasi khusus yakni pandemi covid-19.
 
Kondisi pandemi, kata dia, tentunya memberikan sejumlah tantangan, di antaranya pengurangan dan realokasi anggaran di pusat, daerah dan desa yang akan terpengaruh terhadap pelaksanaan program dan berbagai kegiatan.
 
Kemudian, termasuk pula pembatasan jarak fisik yang menyebabkan terhentinya kegiatan posyandu, kelas ibu hamil, kelas balita, PAUD dan kegiatan lainnya di tingkat desa.
 
"Dalam menghadapi tantangan ini diperlukan komitmen pimpinan pusat, provinsi, kabupaten dan desa untuk tetap melaksanakan program stunting bersamaan dengan penanganan covid-19," kata Betty.

 
(CEU)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif