Aksi demo mahasiswa menuntut keringanan UKT di Kemendikbud. Foto: Medcom.id/Muhammad Syahrul Ramadhan
Aksi demo mahasiswa menuntut keringanan UKT di Kemendikbud. Foto: Medcom.id/Muhammad Syahrul Ramadhan

Kebijakan Nadiem Dinilai Belum Menjawab Tuntutan Keringanan UKT

Pendidikan Virus Korona Biaya Pendidikan
Muhammad Syahrul Ramadhan • 03 Juli 2020 21:48
Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim belum bisa menjawab persoalan keringanan uang kuliah tunggal (UKT) yang banyak disuarakan. Regulasi yang ada disebut sekadar pengaturan biasa tentag UKT.
 
Pengacara publik LBH Ayu Eza Tiara mengatakan, Nadiem memang telah menerbitkan Peraturan Mendikbud (Permendikbud) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri. Namun, Permendikbud itu dianggap tak bukan untuk menjadi payung hukum dalam merespons pandemi virus korona (covid-19) di sektor pendidikan.
 
"Tidak ada satu pun bagian dari Permendikbud 25/2020 yang menyebutkan soal wabah, kedaruratan kesehatan masyarakat, atau kondisi perekonomian masyarakat akibat wabah, baik pada bagian menimbang, mengingat, maupun pada bagian batang tubuh,” kata Ayu melalui siaran pers, Jumat, 3 Juli 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ayu menyebut, persoalan beban UKT hanya dijelaskan dalam Pasal 9 Ayat 4. Butir aturan itu menjelaskan, dalam hal mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan/atau non-alam, mahasiswa dapat mengajukan pembebasan sementara UKT, pengurangan UKT, perubahan kelompok UKT atau pembayaran UKT secara mengangsur.
 
Baca:Nadiem: Kendala Belajar di Era Digital Bukan Internet
 
Aturan ini dinilai tidak menjelaskan secara rinci prosesnya. Padahal, kata dia, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyebutkan, pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
 
Ia pun mendesak Nadiem bersama pimpinan perguruan tinggi segera membereskan masalah keringanan UKT dengan prinsip berkeadilan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) maupun survei lembaga swasta, ujar Ayu, perekonomian seluruh lapisan masyarakat terdampak pandemi. Kampus tidak seharusnya menarik UKT dengan besaran yang sama seperti sebelum wabah melanda dan sepatutnya bertindak transparan.
 
"Menteri Pendidikan Nasional dan seluruh kampus di penjuru negeri untuk memberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berkeadilan," tegasnya.
 

(AGA)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif