Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji

JPPI: Kemendikbud Gagal Jadi Contoh Zona Integritas Bebas Korupsi

Pendidikan OTT KPK THR UNJ
Ilham Pratama Putra • 22 Mei 2020 13:09
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai gagal menjadi contoh zona integritas bebas korupsi. Hal ini disebabkan terjaringnya pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan jajaran Kemendikbud dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
"Kemendikbud harusnya menjadi contoh yang baik bagi kementerian lain. Sebab ini institusi terkait urusan pendidikan dan yang mengurusi karakter anak bangsa," kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji, kepada Medcom.id, Jumat 22 Mei 2020.
 
Dia berharap Kemendikbud maupun UNJ dapat menjadi teladan. Terlebih UNJ dikenal sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang mempuni.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"UNJ adalah kampus LPTK, rektor dan dosennya harus menjadi pelopor dan teladan yang baik. Jika tidak, maka bener kata satir, guru kencing berdiri, murid kncing berlari," tambah dia.
 
Baca:Program Pembangunan Zona Integritas Diberlakukan di 14 PTN
 
Menurut Ubaid kejadian ini memiliki dampak yang berbahaya. Kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan menjadi taruhannya.
 
"Juga, akan terjadi pembodohan dan pendangkalan moral secara terstruktur, serta massif di sekolah. Terakhir, akan terjadi kebangkrutan SDM Indonesia yang unggul," tegas Ubaid.
 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan kasus operasi tangkap tangan (OTT) Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin dan beberapa pejabat Kemendikbud ke polisi. Alasannya belum ada unsur-unsur yang cukup untuk bisa ditangani KPK.
 
"Bahwa setelah dilakukan permintaan keterangan, belum ditemukan unsur pelaku penyelenggara negara," kata Deputi Bidang Penindakan KPK, Karyoto di Jakarta, Kamis 21 Mei 2020.
 
Baca juga:Kemendikbud Kaget Ada Gratifikasi THR di Lingkungannya
 
Dugaan kasus rasuah ini bermula pada 13 Mei 2020. Saat itu, Komarudin meminta Dekan Fakultas dan Lembaga di UNJ mengumpulkan uang THR masing-masing Rp5 juta melalui Dwi Achmad Noor. THR itu rencananya diserahkan ke Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikbud dan beberapa staf SDM di Kemendikbud.
 
Pada 19 Mei 2020, terkumpul uang Rp55 juta dari urunan delapan fakultas, dua lembaga penelitian, dan Pascasarjana UNJ. Pada 20 Mei 2020, Dwi membawa uang urunan Rp37 juta ke kantor Kemendikbud. Karo SDM Kemendikbud, Diah Ismayanti sudah menerima Rp5 juta dari Dwi.
 
"Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud, Tatik Supartiah (diberikan uang) sebesar Rp2,5 juta, serta Parjono dan Tuti (staf SDM Kemendikbud) masing-masing sebesar Rp1 juta. Setelah itu Dwi Achmad Noor diamankan tim KPK dan Itjen Kemendikbud," ujar Karyoto.

 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif