Ilustrasi. Foto: MI/Gino Hadi
Ilustrasi. Foto: MI/Gino Hadi

Honorer K2 Mengajar Belasan Tahun Belum Juga Disertifikasi

Pendidikan Guru Honorer
Intan Yunelia • 15 Januari 2020 22:08
Jakarta: Selain menuntut kejelasan status kepegawaian dan gaji layak, guru honorer K2 juga berharap mendapatkan sertifikasi, sama dengan guru lainnya. Hal tersebut disampaikan pada saat Audiensi dengan Anggota Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020.
 
"Guru honorer K2 khususnya perlu mendapat sertifikasi, padahal kinerja kami minimal sudah 11 atau 16 tahun berjalan," kata Ketua Perkumpulan Honorer K2, Titi Purwaningsih, saat dihubungi Medcom.id, Rabu, 15 Januari 2020.
 
Padahal, kata Titi, menurut regulasi yang berlaku, sertifikasi merupakan salah satu hak guru setelah dua tahun berturut-turut mengajar. Namun, faktanya masih banyak guru yang belum mendapatkan sertifikasi meski belasan tahun mengabdi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Padahal menurut Undang-undang Guru dan Dosen atau PP Guru harusnya dua tahun terus mengabdi di instansi atau menjadi guru itu harus dapat sertifikasi satu kali gaji. Kami tidak mendapatkan itu," ujar Titi.
 
Pemerintah sendiri tidak memberikan jawaban pasti ketika ditanya nasib honorer K2. Mengandalkan gaji bulanan honorer K2 yang masih jauh di bawah standar upah minimum, tentu saja hal itu masih jauh dari kata layak.
 
"Pemerintah dengan alasan aturan apa kami tidak begitu paham tapi harus ada SK Bupati padahal SK-nya memang kepala sekolah artinya kami sudah menjadi tenaga pemerintah," tegasnya.
 
Nasib guru honorer K2 sejauh ini masih belum menemui kejelasan di tengah berlanjutnya pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode kedua. Sama seperti tuntutan sebelumnya, guru honorer K2 masih menuntut kejelasan status dan menuntut gaji layak kepada pemerintah.
 
"Kami harapkan Mas Nadiem (Mendikbud, Nadiem Makarim) membuat surat edaran atau apalah bentuknya yang khusus mengatur kebijakan gaji layak bagi guru honorer k2, agar nantinya menjadi dasar implementasi di daerah. Minimal digaji layak setara UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). Jangan di bawah UMK," kata Ketua Perkumpulan Honorer K2, Titi Purwaningsih kepada Medcom.id, usai Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi II DPR, di Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020.
 
Surat edaran ini diharapkan dapat menjadi jaminan serta bentuk keberpihakan pemerintah bahwa masalah kesejahteraan akan menjadi hal penting yang akan direalisasikan. Surat Edaran ini penting diterbitkan sembari menunggu payung hukum tentang kejelasan status guru honorer K2.

 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif