Ilustrasi big data. Medcom
Ilustrasi big data. Medcom

Big Data Berperan Penting Rumuskan Kebijakan Publik

Pendidikan pendidikan big data Unpad
Renatha Swasty • 06 Mei 2022 11:04
Jakarta: Big data sebagai salah satu kemajuan dari teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menjadi arus utama dalam setiap aktivitas masyarakat sehari-hari. Big data penting digunakan pemerintah dalam menentukan tindakan dan langkah ke depan bagi kebijakan publik.
 
Ketua Program Studi Magister Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) Bayu Kharisma mengatakan big data sangat berpotensi digunakan dalam kebijakan publik. Mengingat, pemerintah membutuhkan respons isu yang cepat dan akurat.
 
“Penggunaan data dan informasi dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik yang cermat dan diharapkan (berbasis pada data real-time) sehingga mampu menjawab situasi terkini bagi publik,” kata Bayu pada webinar Pemanfaatan Big Data dalam Kebijakan Publik di Indonesia dikutip dari laman unpad.ac.id, Jumat, 6 Mei 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bayu mengungkapkan potensi big data bukan imajinasi atau topik diskusi ilmiah semata. Teknologi ini harus berperan dan benar-benar dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan.
 
Sementara itu, Dosen Kebijakan Publik dan Manajemen Monash University, Australia, Ika Karlina Idris, mengatakan big data berperan sebagai pemindaian untuk melihat kondisi terkini oleh pembuat kebijakan. Kemudian mengamati identitas masyarakat, ruang dialog dengan masyarakat, serta pemetaan rencana implementasi kebijakan dan memastikan komunitas penting terakomodasi dengan kebijakan yang akan dibuat.
 
Dia menjelaskan dari suatu data yang dimiliki, pemerintah dapat meninjau asumsi kebijakan, memahami masyarakat dan perilaku, menstimulasi interaksi antara politisi-pembuat kebijakan-publik, serta menyediakan informasi opini publik terkait rencana kebijakan. Perencana senior Bappenas RI Resya Kania mengatakan pemanfaatan mahadata untuk kebijakan dan layanan publik memiliki beragam tantangan.
 
Ada beberapa hal yang bisa dilakukan menghadapi tantangan tersebut. Pertama, pembuat kebijakan perlu membuat kantor pengampu data yang bertanggung jawab mengawasi penyelenggaraan pengumpulan dan pengelolaan data untuk kebijakan publik.
 
“Kedua, memberikan masyarakat cara mudah untuk memiliki kendali atas data mereka. Ketiga, meningkatkan kompatibilitas di seluruh sektor publik dalam hal penyimpanan data pribadi,” tutur dia.
 
Baca: Dosen UGM Kembangkan Teknologi Big Data dan Cloud Computing Mitigasi Covid-19
 
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif