KemenPANRB untuk pertama kali memberikan penghargaan Adicita Sewaka Pertiwi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala daerah yang berhasil meraih predikat A atau pelayanan prima selama dua tahun berturut-turut.
“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak termasuk Bapak/Ibu eselon I dan II, serta seluruh unit pemberi layanan yang telah konsisten melakukan berbagai perbaikan dalam memberikan pelayanan,” ujar Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Kemendikbudristek, Mustangimah, yang menerima langsung penghargaan tersebut dalam keterangan tertulis, Rabu, 9 Maret 2022.
Mustangimah mengungkapkan butuh jalan panjang memberikan layanan prima kepada masyarakat. Hasilnya, pihaknya mendapat penghargaan itu.
“Luar biasa, usahanya (sebelum meraih penghargaan) ini memang berat tapi senang sekali karena kita mendapat predikat tertinggi untuk pelayanan prima,” kata Mustangimah.
Kemendikbudristek berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan publik. Dia menuturkan banyak jenis dan sistem layanan baru yang diadakan merujuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2017.
Mustangimah berpesan setiap satuan kerja pemberi layanan harus dapat mengetahui kebutuhan masyarakat. Keinginan masyarakat dari waktu ke waktu terus meningkat dan selalu ingin mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
“Kita harus mengakomodir kebutuhan masyarakat. Melayani itu perbuatan yang sangat mulia, maka melayani dengan sebaik-baiknya juga merupakan amal ibadah," kata dia.
Mustangimah mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo untuk bangga melayani bangsa. Dia berharap petugas pelayanan semakin tulus ikhlas.
"Dan melakukan yang terbaik dalam melayani pengguna layanannya,” kata dia.
Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Plt Kepala LPMP Jateng), Nugraheni Triastuti, mengaku bangga terpilih sebagai satker yang mewakili Kemendikbudristek dalam evaluasi pelayanan publik 2021 di lingkup kementerian. Pihaknya berupaya melakukan perbaikan layanan kepada masyarakat menjadi lebih transparan, efisien, efektif, berkeadilan, dan tidak diskriminatif.
“Saya yakin teman-teman unit pelaksana teknis (UPT), satker semuanya berlomba-lomba memberikan layanan terbaik bagi pengguna layanan dan evaluasi layanan publik ini merupakan motivasi buat kita semuanya untuk bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” tutur Nugraheni.
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo memberikan langsung penghargaan tersebut kepada instansi pemerintah yang berhasil meraih predikat A atau Pelayanan Prima. Tjahjo menyebut Jokowi mendorong setiap aparatur sipil negara (ASN) mempunyai orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
Jokowi ingin ASN memiliki jiwa melayani serta membantu masyarakat. “Definisi BerAKHLAK adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif,” papar Tjahjo.
Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa, menyampaikan pemberian pengharaan pelayanan publik bertujuan mempublikasikan secara luas atas prestasi yang sudah dicapai unit penyelenggara pelayanan publik. Sehingga diharapkan memicu persaingan positif dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik,” ujar Diah.
Pada 2021 dilaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap 548 instansi pemerintah daerah baik kabupaten/kota dan provinsi, serta 84 kementerian/lembaga. Pada pemerintah provinsi, evaluasi pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sedangkan pada pemerintah kabupaten dan kota, evaluasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan DPMPTSP.
Pelaksanaan evaluasi pelayanan publik menekankan penilaian pada enam aspek yang mendorong unit penyelenggara pelayanan publik dapat memberikan layanan prima. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017, enam aspek tersebut, ialah kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik.
Tahun ini penghargaan diberikan kepada lima pimpinan kementerian/Lembaga, yakni Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Mendikbudristek. Selain itu, Kemendikbudristek melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Tengah juga mendapat penghargaan sebagai penyelenggaraan pelayanan publik kategori “Pelayanan Prima” Tahun 2021.
Baca: Kemendikbudristek Raih Posisi Ketiga Pelaksana Anggaran Terbaik di 2021
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
