Ilustrasi. Foto: MI/Gino Hadi
Ilustrasi. Foto: MI/Gino Hadi

PGRI Dorong Sentralisasi Sebagian Tata Kelola Guru

Pendidikan guru
Muhammad Syahrul Ramadhan • 22 Januari 2020 19:42
Jakarta: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendorong adanya sentralisasi sebagaian kewenangan tata kelola guru. Organisasi guru beranggotakan sekitar tiga juta guru ini memandang sentralisasi perlu dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan kompetensi guru.
 
Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi menjelaskan, alasan PGRI mendorong sentralisasi pengelolaan guru hanya sebagian. Menurutnya jika sepenuhnya pemerintah pusat justru akan kerepotan, sebab daerah lah yang tahu masalah pendidikan di wilayah masing-masing.
 
“Bakalan kerepotan kalau semua terpusat. Tapi kalau sentralisasi itu sangat diperlukan terutama agar rekrutmen guru untuk menjaga kompetensi integritas dan kebangsaan karakter, berdasarkan analisis pendidikan dapat berjalan dengan baik, dengan cara khusus pula model rekrutmennya,” kata Unifah di Istana Wapres, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, Unifah juga menyinggung soal distribusi guru, tunjangan profesi dan sertifikasi guru. Terkait sertifikasi ini ia meminta agar skemanya disederhanakan.
 
“Sertifikasi disederhanakan, karena kita harus fokus traning calon gurunya, difokuskan pelatihan secara terus menerus, selama ini kajian kami guru-guru itu hampir sedikit sekali pelatihan, apalagi honorer. Jadi kami ingin sentralisasi dilakukan untuk menjaga NKRI, kecukupan guru, kualitas guru, dan menjaga kesatuan,” imbuhnya.
 
Lebih lanjut untuk pengelolaan guru di daerah, PGRI mendorong agar ada penataan ulang kewenangan. Jika selama ini kewenangan pengelolaan dibagi berdasarkan provinsi maupun kabupaten/kota baiknya diganti berdasarkan fungsi.
 
Sebab, selama ini jika berdasarkan tingkatan wilayah administrasi acap kali lempar tanggung jawab ketika terjadi kasus. “Menimbulkan segregasi. Jadi kadang-kadang satu daerah merasa bukan kewenangannya padahal ada masalah di sekolah. Misalnya SMK, SMA, kemudian di suatu daerah provinsi SD, SMP itu bukan kewenangannya, nah yang harus dibagi fungsinya, misalnya fungsi perencanaan di mana dan sebagainya. Bukan diputus berdasarkan tingkatan,” tegasnya.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif