Kepala BKPDM Kemendikdasmen Toni Toharudin mengatakan kolaborasi lintas lembaga diperlukan karena pembaruan buku bukan sekadar memperbaiki tampilan fisik. Perbaikan buku juga untuk menyempurnakan substansi pembelajaran agar selaras dengan arah pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
"Saat ini kami berkolaborasi dengan BRIN, Setneg, dan para expert perbukuan," kata Toni kepada Medcom.id, Rabu, 12 Agustus 2026.
| Baca juga: Kemendikdasmen Dobrak Darurat Literasi! 5,5 Juta Buku Meluncur ke Puluhan Ribu Sekolah |
Menurut dia, proses pembaruan buku telah berjalan sekitar setengah dari keseluruhan tahapan. Pemerintah kini tengah menuntaskan evaluasi terhadap buku yang digunakan di sekolah sebelum masuk ke tahap penyempurnaan dan pengendalian mutu.
Tahapan tersebut meliputi evaluasi buku yang ada, identifikasi materi yang perlu diperkuat, penyempurnaan substansi, penelaahan oleh para ahli. Sehingga pengendalian mutu sebelum buku diterbitkan akan lebih baik sebelum digunakan di satuan pendidikan.
"Ini bukan sekadar mengganti buku, tetapi melakukan penyesuaian dan penguatan substansi agar isi buku benar-benar relevan dengan arah kebijakan pendidikan ke depan," ujarnya.
Ia menjelaskan, materi buku diperkuat agar lebih kontekstual serta mampu mendukung peningkatan kemampuan literasi, numerasi, sains, pendidikan karakter, dan pembelajaran mendalam (deep learning). Selain memperbaiki isi, pemerintah juga mengevaluasi aspek penyajian buku.
Hal tersebut dilakukan menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden sebelumnya meminta evaluasi menyeluruh terhadap buku pelajaran, termasuk ukuran huruf, kualitas cetak, dan kenyamanan membaca.
"Arahan Bapak Presiden terkait aspek keterbacaan, termasuk ukuran huruf, tentu menjadi perhatian kami. Buku pelajaran harus nyaman dibaca dan sesuai dengan karakteristik serta jenjang usia peserta didik," kata Toni.
| Baca juga: Kolaborasi Multipihak untuk Literasi Harus Diwujudkan Atasi Keterbatasan Anggaran |
Karena itu, evaluasi juga mencakup ilustrasi, tata letak, desain, dan aspek keterbacaan agar buku lebih ramah bagi siswa di setiap jenjang pendidikan. Namun, Toni menegaskan arahan Presiden bukan menjadi titik awal proses pembaruan buku.
Kemendikdasmen kata dia, telah mengerjakan agenda tersebut jauh sebelumnya dan saat ini progresnya telah mencapai sekitar 50 persen. "Sebetulnya proses pembaruan buku ini sudah berjalan dan bukan baru dimulai setelah Bapak Presiden menyampaikan perlunya evaluasi. Arahan Bapak Presiden semakin memperkuat urgensinya," ujarnya.
Ia juga memastikan pembaruan buku tidak harus menunggu perubahan kurikulum. Menurut Toni, kurikulum menjadi kerangka kompetensi dan arah pembelajaran, sedangkan buku merupakan perangkat pembelajaran yang dapat terus disempurnakan agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman.
Dari sisi pendanaan, pemerintah mengoptimalkan anggaran yang telah dialokasikan dalam mekanisme APBN. Sementara kebutuhan pembiayaan pada tahap berikutnya akan disesuaikan dengan siklus perencanaan dan penganggaran pemerintah.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
