ANT/Maulana Surya.
ANT/Maulana Surya.

Biaya Pendidikan SMA/SMK di Jatim Tidak Sepenuhnya Gratis

Pendidikan Biaya Pendidikan
Amaluddin • 19 Februari 2019 19:23
Surabaya: Biaya pendidikan gratis bagi SMA/SMK negeri dan swasta di Jawa Timur (jatim) sepertinya belum bisa terwujud pada tahun 2019. Meski demikian, Pemprov Jatim tetap akan membantu meringankan biaya pendidikan untuk SMA/SMK di wilayahnya.
 
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penerapan bantuan biaya pendidikan itu akan dimulai terhitung sejak Juli 2019 mendatang. Namun, sifatnya seperti sumbangan yang diberikan dengan nominal sama, namun pembayarannya bergantung nominal SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) yang ditentukan di daerah tersebut.
 
"SPP gratis SMA/SMK negeri dan swasta ini indeksnya tidak sama, tergantung dari kemahalan SPP sekolah setempat," kata Khofifah, di Surabaya, Selasa, 19 Februari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Misalnya, lanjut Khofifah, biaya SPP di sekolah sebesar Rp200 ribu. Maka Pemprov Jatim akan membantu biayanya sebesar Rp150 ribu, sehingga sisanya dibebankan kepada masing-masing murid. "Jadi kalau misalnya biaya SPP-nya Rp200 ribu, Pemprov bantu Rp150, sisanya Rp50 ribu masih menjadi tanggungan orangtua murid," ujarnya.
 
Baca:Sistem Ganjil Genap NISN Tidak Berlaku Lagi
 
Meski biaya pendidikan belum seutuhnya gratis, Pemprov Jatim nantinya akan membantu menggratiskan seragam sekolah bagi seluruh siswa baru SMA/SMK negeri dan swasta.
"Tapi ada SMA/SMK Negeri tertentu yang memang mereka tidak butuh itu, tapi atas nama keadilan hak mereka tetap kita berikan," katanya.
 
Khofifah tidak banyak komentar, apakah kewenangan pengelolaan SMA/SMK tetap akan di bawah kendali Pemprov Jatim atau dikembalikan ke Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Khofifah menjelaskan dalam UU Pemda No 23 Tahun 2014 itu, ada aturan tegas terkait kewenangan pendidikan SMA/SMK yang ada di Pemerintah Provinsi.
 
Kata Khofifah, ada daerah yang punya kemampuan membiayai pendidikan jenjang menengah namun tidak boleh pakai APBD. Lalu di sisi lain juga pemerintah provinsi tidak semua memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola SMA SMK.
 
"Jadi memang fleksibilitas dari regulasi yang mengatur peningkatan kualitas SDM khususnya angka partisipasi sekolah, memang sudah harus dilakukan koreksi melihat kemampuan Provinsi untuk bisa memenuhi kebutuhan SMA/SMK ini," kata Khofifah.

 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi