NEWSTICKER
Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani
Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani

Komisi X Desak Tiga Kementerian Tuntaskan Masalah Guru Honorer

Pendidikan Guru Honorer
Muhammad Syahrul Ramadhan • 29 Januari 2020 09:09
Jakarta: Komisi X DPR mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menuntaskan permasalahan guru honorer. Utamanya penyelesaian guru honorer secara komprehensif yang melibatkan Kementerian Keuangan dan hingga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan RB).
 
Anggota Komisi X DPR RI, Sudewo mengatakan, Komisi X mendorong Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim memperkuat koordinasi dengan Kementerian terkait untuk menuntaskan masalah guru honorer. Ia meminta agar Nadiem setidaknya dapat membuat kesepakatan dengan dua Kementerian, yakniKemenkeu dan Kemenpan RB.
 
"Bukan masalah kesejahteraan saja, Tetapi salah satunya ingin memajukan bangsa. Masa depan bangsa tergantung pada Bapak-bapak dan Bbu-ibu (Tenaga Honorer) yang hadir di sini. Di Kemendikbud ini banyak permasalahan, mulai dari prasarana-sarana, guru honorer, akses pendidikan, hingga kesejahteraan," Jelas Sudewo di ruang rapat Komisi X, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sudewo pun tegas mengatakan, permasalahan guru honorer harus menjadi prioritas. Hal ini terkait dengan semangat untuk memberikan proses belajar mengajar di sekolah.
 
"SDM yang unggul, kemajuan itu akan tercapai oleh guru yang mempunyai kompetensi yang sangat cukup," jelasnya.
 
Lebih lanjut Sudewo yang sebelum juga menerima keluhan dari para perwakilan guru honorer setuju dengan beberapa tuntutan mereka. Salah satunya tuntutan keadilan dalam seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN).
 
Karena dalam seleksi CPNS maupun PPPK nanti, semua peserta murni pelamar umum. Seolah-olah mengabaikan pengabdian yang sudah dilakukan selama ini, pengabdian yang diperjuangkan guru honorer selama ini. Apalagi hanya dilihat dari nilai uji kompetensi guru.
 
"Itu tidak semata-mata untuk diuji secara teoritis, Secara kontekstual tetapi juga karena berdasarkan empiris atau pengalaman. Oleh sebab itu, saya akan memberikan masukan, supaya disampaikan kepada Menpan RB, supaya pola perektrutan ASN itu berubah, tidak 100% dari pelamar umum tp dari guru honorer paling tidak diberi porsi 30 atau 40%. Itu baru adil," tandasnya.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif