Sekjen FSGI, Heru Purnomo (kiri), Medcom.id/Muhammad Al Hasan.
Sekjen FSGI, Heru Purnomo (kiri), Medcom.id/Muhammad Al Hasan.

Sumber Gaji PPPK Simpang Siur Pemda Ogah Buka Rekrutmen

Pendidikan Guru Honorer
Citra Larasati • 25 April 2019 09:54
Jakarta: Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai sepinya peminat tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Februari 2018 lalu terjadi karena masih simpang siurnya informasi terkait sumber anggaran yang akan digunakan untuk membayar gaji PPPK. Hal tersebut yang membuat banyak pemerintah daerah (pemda) urung membuka atau menunda mengusulkan rekrutmen PPPK di daerahnya.
 
Kekecewaan Mendikbud terhadap sepinya peserta tes PPPK yang hanya berjumlah sekitar 90.000 orang dan tidak sesuai harapan ini dikarenakan banyak pemda yang tidak melakukan rekruitmen PPPK. Hal ini dikarenakan adanya kesimpangsiuran atau belum adanya kejelasan soal kebijakan penganggaran gaji guru saat nanti menjadi PPPK.
 
"Di awal, info di bulan Februari yang berkembang kan bahwa penggajian PPPK dibebankan pada APBD, sementara APBD di bulan Februari sudah disahkan," terang Sekjen FSGI, Heru Purnomo kepada Medcom.id, di Jakarta, Kamis, 25 April 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca:IGI: PPPK Sepi Peminat Tak Sepenuhnya Salah Pemda
 
Dengan pertimbangan seperti itu, jika Daerah melakukan rekrutmen tentunya akan dibebankan pada APBD perubahan. "Dinamika itulah salah satu di antaranya yang membuat Pemda menunda rekrutmen guru PPPK ini," tegas Heru.
 
Sementara di daerah, minat guru honorer menjadi PPPK cukup tinggi. "Seperti di Jakarta juga begitu, banyak guru honorer yang berharap bisa menjadi PPPK," ungkap Kepala Sekolah SMP Negeri 52 Jakarta ini.
 
Sebelumnya, Ikatan Guru Indonesia (IGI) juga menyampaikan hal senada. IGI meminta pemerintah pusat tak begitu saja melempar kesalahan pada pemerintah daerah (pemda), atas sepinya peminat dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang digelar Februari lalu.
 
Baca:Mendikbud Kecewa Tes PPPK Sepi Peminat
 
Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim dapat memaklumi kenapa ada pemda yang belum berani membuka rekrutmen guru PPPK dalam seleksi Februari lalu. Pasalnya, dalam surat edaran Menteri PAN-RB kepada Pemda tidak disebutkan secara jelas sumber anggaran yang akan digunakan untuk membayar gaji guru honorer ketika menjadi PPPK nanti.
 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menyayangkan sikap sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak mengusulkan rekrutmen guru PPPK dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal inilah yang menyebabkan sepinya peminat pada seleksi penerimaan Februari 2019 lalu.

 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif