Penerapan Dana BOS Nontunai Diperluas
Direktur Pembinaan Sekolah Dasar (PSD), Kemendikbud, Khamim, Humas Kemendikbud.
Jakarta:  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui kebijakan dana transfer daerah mendorong perluasan pengaplikasian proses transaksi nontunai (cashless) dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Regulasi ini dilatarbelakangi pandangan, bahwa lebih dari 60 persen anggaran pendidikan merupakan dana transfer, termasuk BOS.  “Perluasan sosialisasi penggunaan dana BOS nontunai ini adalah merupakan inisiatif yang luar biasa, sehingga diharapkan nantinya pengolaan dana pendidikan semakin hari semakin efisien,” kata Direktur Pembinaan Sekolah Dasar (PSD), Kemendikbud, Khamim, dalam siaran pers yang diterima Medcom.id di Jakarta, Senin, 12 November 2018.


Sebagai tahap awal, program yang sudah dirintis sejak 2016 ini, telah dilakukan uji coba di delapan kota besar, yaitu Samarinda, Bogor, Bandung, Semarang, Mataram, Makassar, Palembang, dan Surabaya.  "Masing-masing pada 12 sekolah," terang Khamim.

Dipilihnya kota-kota tersebut berdasarkan pada kesiapan infrastruktur perbankan dan sekolah, selain pertimbangan dukungan pemerintah daerah dan Bank Pemerintah Daerah (BPD) sebagai penyalur dana BOS.   Dari hasil uji coba yang berlangsung sejak Maret 2017, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa PT. BPD Kalimantan Timur dan Utara paling siap untuk melaksanakan tahap perluasan BOS non tunai.

Seiring dengan perkembangan tersebut, Kemendikbud menghadirkan sejumlah pejabat dari instansi terkait, serta seluruh Kepala Dinas Pendidikan se-Kaltim dan Kaltara untuk menghadiri kegiatan sosialisasi Perluasan BOS Nontunai yang digelar di Kantor LPMP Kalimantan Timur. 

Melalui capaian ini, Khamim, berharap PT. BPD Kaltimtara dapat mendorong dan memotivasi provinsi, kabupaten dan kota yang lain untuk mengimplementasikan kebijakan BOS nontunai seperti yang telah dilaksanakan di Provinsi Kalimatan Timur. “Kemendikbud tentunya bangga dengan perkembangan yang dicapai BPD Kaltim dan Kaltara dalam pelaksanaan BOS non tunai,” ujarnya. 

Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Yudistira Wahyu, menyampaikan, program BOS nontunai ini diharapkan dapat menciptakan akuntabilitas dan efektifitas anggaran.  "Kami harapkan penggunaan anggaran bisa berjalan sesuai dengan peruntukannya," katanya.

Baca: Lulusan SD Jarang Menganggur Jadi Ancaman Demografi

Direktur Operasional Bank Kaltimtara, M. Yamin, menilai ketersediaan infrastruktur pelayanan menjadi salah satu pertimbangan dasar BI dan OJK, hingga akhirnya memberi izin pelaksanaan program transaksi BOS nontunai. Selain itu, Yamin juga menyebut pihaknya telah menyiapkan segala infrastruktur penunjang sejak diberikan izin pada Oktober lalu, melalui sebuah layanan aplikasi berbasis website.

Selain itu, jangkauan pelayanan yang dimiliki pemerintah daerah telah mencakup 85 persen seluruh kecamatan dan akan ditingkatkan menjadi 100 persen di akhir tahun.  “Dalam uji coba di 12 sekolah sejak tahun lalu, kami dinilai siap untuk perluasan hingga 50 persen sekolah yang ada di Samarinda bisa terlayani oleh sistem aplikasi ini.  Kemudian untuk persoalan keamanan juga sudah dilakukan tiga kali uji coba oleh BI dan OJK karena secureini menjadi hal yang paling penting," ungkap Yamin.



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id