Menteri Keuangan, Sri Mulyani, MI/Susanto.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, MI/Susanto.

Menkeu: Presiden Minta Program LPDP Ditinjau Ulang

Pendidikan Beasiswa LPDP
Antara • 21 November 2018 20:25
Bogor: Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas (ratas) "Pembangunan SDM untuk Akselerasi Ekonomi" meminta agar program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ditinjau kembali. Terutama dikaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan mendesak yang sekarang menjadi program prioritas pemerintah.
 
"Kita akan meninjau ulang program LPDP ini, termasuk kebutuhan untuk mengundang para pelatih dan juga untuk mengirim berbagai macam kebutuhan yang sifatnya lebih spesifik skill. Apakah itu dari sisi engineer maupun dari sisi kemampuan keahlian teknis," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani, saat konferensi pers hasil Ratas di Istana Bogor, Rabu, 21 November 2018.
 
Menkeu mengatakan mungkin akan ada perubahan dari posisi LPDP ke depan, terutama dari segi proses afirmasinya. "Presiden juga meminta afirmasi yang kemarin diluncurkan seperti pesantren dan juga kebutuhan khusus di bidang manajemen pendidikan. guru juga akan diprioritaskan," jelas Sri seperti dikutip dari Antara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca:LPDP Siapkan Kuota Beasiswa Khusus Santri
 
Presiden dalam Ratas, kata Menkeu, juga memberikan arahan agar seluruh kementerian lembaga menggunakan sumber dayanya, juga prioritas untuk melakukan skill-upatau peningkatan skala secara signifikan. Dalam hal ini, untuk dijadikan vokasi yang sudah dianggarkan di Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, Kementerian terkait agar bisa ditingkatkan.
 
Sri Mulyani mengungkapkan,akanmengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk memberikan insentif kepada duniausaha yang melakukan training atau vokasi dengan melakukan superdeduction atau insentif fiskal berupa potongan pajak.
 
"Jadi sekarang ini kualifikasi dari pelatihan yang akan masuk di dalaminsentif perpajakan mendapatkan super deduction sedang difinalkan. Nanti akan segera dikeluarkan dengan kriteria yang akan ditetapkan olehMenteri Perindustrian bersama-sama dalam koordinasi Menko Perekonomian,"kata Mulyani
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif