Ilustrasi UNBK. Foto: Irsan Mulyadi
Ilustrasi UNBK. Foto: Irsan Mulyadi

Pemerintah Diminta Kembali Mengevaluasi UN

Pendidikan ujian nasional
Arga sumantri • 28 November 2019 12:25
Jakarta: Pemerintah diminta mengevaluasi pelaksanaan ujian akhir nasional (UAN)sebagai satu-satunya instrumen kelulusan. Pemerintah diminta menggunakan berbagai instrumen dalam menentukan kelulusan peserta didik.
 
"Mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi pembangunan wilayah dan infrastruktur," kata anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah di Jakarta, Kamis, 28 November 2019.
 
Said mengatakan standar nasional pendidikan yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) belum terpenuhi pada semua sekolah di Indonesia. Sementara, UAN cuma bisa dilaksanakan ketika standar nasional pendidikan telah terpenuhi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Maka sudah seharusnya pemerintah mengevaluasi kembali UAN," tutur dia.
 
Ia meminta pemerintah fokus memenuhi standar nasional pendidikan agar evaluasi proses belajar peserta didik dapat dilakukan secara nasional. Menilik situasi kekinian, kata dia, berbagai instrumen kelulusan dapat dikombinasikan dalam bentuk pembobotan kelulusan. Misalnya, ujian oleh guru di sekolah dengan supervisi pemerintah pusat dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan UAN.
 
Said menuturkan ujian yang dilakukan oleh guru di sekolah menempati bobot penilaian lebih tinggi ketimbang UAN. Utamanya, bagi sekolah yang belum sesuai standar nasional pendidikan.
 
"Maka, Kementerian Pendidikan harus menentukan grade tiap sekolah, sebagaimana menentukan grade di jenjang pendidikan tinggi," tutur dia.
 
Said menjelaskan Indonesia memiliki Sistem Pendidikan Nasional (SPN) sejak 2003. Namun UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SPN tidak menyebutkan UAN. Pasal 1 ayat 21 UU SPN mengatur soal evaluasi pendidikan.
 
"Bahkan di dalam SPN, masyarakat diberikan hak dalam proses perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi program pendidikan," kata dia.
 
Evaluasi yang transparan juga dinilai menjadi salah satu prinsip pengelolaan satuan pendidikan. Said menyebut program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan juga mesti dievaluasi.
 
Evaluasi hasil belajar peserta didik cuma sebagian dari kegiatan evaluasi pendidikan secara keseluruhan. "Teramat jelas diatur dalam Pasal 58 ayat 2 UU SPN, ada banyak kegiatan evaluasi, selain evaluasi hasil belajar peserta didik," ujarnya.
 
DPR juga perlu memastikan serta mengevaluasi Peraturan Pemerintah tentang evaluasi dan standar nasional pendidikan telah dibuat dan dilaksanakan sejalan dengan maksud SPN. Terutama, dari aspek semangat, asas dan prinsip-prinsipnya.
 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif