Perwakilan Pemda yang hadir akan mendapatkan pendampingan langsung dari kementerian atau lembaga terkait. Termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendidasmen), Kementerian Agama serta Kementerian Sosial.
“Di sini dibuka desk penyelenggaraan Sekolah Rakyat, bersama tim berbagai kementerian atau lembaga terkait bertemu perwakilan provinsi, wali kota dan bupati untuk memberikan informasi dan mendiskusikan hal yang perlu dipersiapkan dalam rangka penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat menghadiri Pembahasan dan Klarifikasi Usulan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dari pemerintah daerah dan perguruan tinggi di Gedung Konvensi Kompleks Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Kamis, 17 April 2025.
| Baca juga: Pemkab Karawang Siapkan 5,4 Hektare Lahan untuk Program Sekolah Rakyat |
Mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai dibuka pada tahun ajaran baru 2025/2026 ini. Terkait dengan desk Sekolah Rakyat, Saifullah menyampaikan, pembangunan gedung sekolah akan dilakukan oleh negara.
“Tahun ini dimulai pembangunannya di 200 titik, baik di kabupaten/kota maupun di provinsi,” Saifullah Gus Ipul.
Untuk yang pembangunan baru direncanakan Sekolah Rakyat akan memulai pembelajaran tahun depan. Sedangkan untuk tahun ini sekolah rakyat akan dibuka dengan memanfaatkan gedung yang telah ada.
Sementara untuk kebutuhan tenaga pengajar, Saifullah menegaskan bahwa proses rekrutmen guru akan dikoordinasikan oleh Kemendikasmen. Ia menambahkan ada empat skema rekrutmen yang disiapkan. Pertama, dari unsur PNS, PPPK penuh waktu dan berikutnya PPPK paruh waktu.
"Jika ketiganya ini belum cukup, maka dipertimbangkan merekrut guru-guru yang telah PPG,” kata dia.
Adapun sasaran dari Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga miskin dengan peringkat terbawah yang terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN). “Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi yang di desil 1 dan desil 2, mereka yang paling bawah itu (miskin),” imbuhnya.
Salah satu perwakilan daerah mengikuti desk Sekolah Rakyat adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh. Pemda mengusulkan lahan kosong di kompleks perkantoran kabupaten sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
“Nagan Raya akan membangun Sekolah Rakyat di lahan 8 hektare di kompleks perkantoran kabupaten. Lokasinya bersebelahan dengan Kantor Dinas Sosial,” kata Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, Fahmi.
Dengan keterlibatan aktif pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan dunia pendidikan, Sekolah Rakyat bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi simbol hadirnya negara untuk menjangkau anak-anak paling miskin dengan hak pendidikan yang berkualitas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
