Pemerintah Diminta Siapkan e-Rapor untuk Memudahkan Penilaian Karakter Siswa

Husen Miftahudin 27 Desember 2017 11:09 WIB
pendidikan
Pemerintah Diminta Siapkan e-Rapor untuk Memudahkan Penilaian Karakter Siswa
Ilustrasi pendidikan, Medcom - Rakhmat Riyandi
Jakarta: Pendidikan karakter perlu diajarkan di sekolah. Tujuannya memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik.

Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim mendukung sistem penilaian berbasis Penguatan Pendidikan Karakter. Sistem tersebut dibakukan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. 


Satriwan menyarankan pemerintah mengevaluasi sistem tersebut. Pemerintah memang sudah menyosialisasikan PPK namun belum maksimal. Sehingga tak semua guru terbiasa dengan penilaian PPK terhadap siswa.

"Harus ada model e-rapor (laporan siswa dengan sistem elektronik) untuk mempermudah guru mengunggah nilai. Bukan malah menyulitkan proses penilaian," ujar Satriwan ditemui di Gedung LBH Jakarta, Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat.

Bila melihat pada indikator yang harus dinilai, Satriwan khawatir guru akan kerepotan dan kesulitan dalam proses penilaian. Program PPK menilai belasan indikator. Di antaranya, kejujuran, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, semangat kebangsaan, dan cinta Tanah Air.

Setiap siswa dinilai berdasarkan indikator-indikator tersebut. Di satu sekolah, seorang guru mengajar hingga 10 kelas yang berisi kurang lebih 35 siswa. Jadi guru harus menilai karakter kurang lebih 350 siswa untuk satu semester.

"Tapi waktunya sedikit dan indikatornya banyak. Jangan sampai penilaian malah asal-asalan dan kurang valid," harap Satriwan.

Sementara itu, dalam laman Media Indonesia, Tim PPK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Doni Kesuma menyebutkan program tersebut mendapat tanggapan positif. Program itu berbasis kolaborasi antara sekolah dan masyarakat.

"Ini banyak terlihat di sekolah-sekolah yang menjadi piloting (percontohan), tetapi pengembangan karakter berbasis kelas dan budaya sekolah belum terlihat karena guru masih mempergunakan cara-cara lama dalam mengajar, sedangkan budaya sekolah belum menukik langsung ke persoalan struktur kebijakan tetapi baru pada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan pembiasaan-pembiasaan," kata Doni di Jakarta.

Menurut Doni, Kemendikbud membuat buku panduan. Kementerian juga menerbitkan surat edaran untuk menyosialisasikan program tersebut.

"Jadi tinggal dijalankan," lanjut Doni.

Saat ini, ujar Doni, 524 sekolah percontohan yang menerapkan lingkungan pendidikan yang ramah dan moral. Manajemen sekolah konsisten melaksanakan PPK.

Satu di antaranya SMPN 4 Tangerang Selatan, Banten. Kepala sekolah, Rita Juwita, mengaku mewajibkan guru dan murid untuk menerapkan senyum, salam, dan sapa setiap hari.

"Setiap pagi, guru menyambut para murid di gerbang sekolah dengan tiga kebiasaan baik itu," tutur Rita.

Penilaian terhadap karakter siswa bukan sekadar di atas kertas, tapi juga melalui pengamatan. Selain itu, guru juga harus menilai tugas yang dikerjakan siswa, praktik, pengetahuan, dan praktik.



(RRN)