Pembacaan Piagam Surabaya dalam Penutupan AICIS ke-22. DOK Kemenag

AICIS 2023 Hasilkan 6 Poin Piagam Surabaya, Salah Satunya Tolak Politik Identitas

Renatha Swasty • 05 Mei 2023 09:47

Jakarta: Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) ke-22 di UIN Sunan Ampel Surabaya menghasilkan rumusan Surabaya Charter atau Piagam Surabaya. Ada enam rumusan Surabaya Charter, salah satunya menegaskan penolakan terhadap politik identitas.

“Menolak penggunaan agama untuk kepentingan politik. Fenomena politik identitas, khususnya yang berbasis agama, harus ditolak keras,” tegas Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Ahmad Muzakki membacakan Rumusan Surabaya Charter pada penutupan AICIS 2023 di Auditorium UIN Sunan Ampel Surabaya dalam keterangan tertulis, Jumat, 5 Mei 2023.

Selanjutnya, memelihara keberagaman dalam hidup berdampingan yang toleran dan damai yang menerapkan prinsip moderasi, kesetaraan, dan keadilan beragama. Muzakki menjelaskan Surabaya Charter bertujuan menjawab tiga hal.

Pertama, bagaimana agama di dunia yang berubah dengan cepat dapat berkontribusi untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan. Kedua, bagaimana fikih bisa menjadi landasan bagi peradaban manusia yang menempatkan manusia sejajar satu sama lain. Ketiga, bagaimana fikih harus menjadi sumber hubungan dan koeksistensi antaragama yang toleran dan damai.

Jawaban itu tertuang dalam enam rekomendasi Piagam Surabaya, yaitu:

Rekontekstualisasi semua doktrin dan pemikiran keagamaan yang tidak sesuai dengan prinsip martabat manusia, kedamaian, dan keadilan
Menjadikan maqashid al-syariah (tujuan tertinggi hukum Islam) sebagai prinsip penuntun reformulasi fikih
Definisi, tujuan dan ruang lingkup fikih harus didefinisikan ulang atas dasar integrasi pengetahuan Islam, ilmu sosial dan hak asasi manusia untuk mengatasi masalah kontemporer
Menafsirkan ulang semua doktrin fikih yang mengkategorikan dan mendiskriminasi manusia atas dasar agama atau etnis, seperti konsep kafir dzimmy dan kafir, atau memandang selain muslim sebagai tidak setara dan warga negara kedua
Menolak penggunaan agama untuk kepentingan politik. Fenomena politik identitas, khususnya yang berbasis agama, harus ditolak keras
Memelihara keberagaman dalam hidup berdampingan yang toleran dan damai yang menerapkan prinsip moderasi, kesetaraan, dan keadilan beragama.

Muzakki menuturkan untuk mengimplementasikan fikih sebagai sumber peradaban manusia, maka dituntut menempatkan seluruh manusia sebagai mitra setara, bernilai dan aktif, bukan objek pasif.

"Semua pemimpin agama dan ulama memikul tanggung jawab membuat agama untuk kemanusiaan dan perdamaian," tegas dia.

AICIS berlangsung sejak 2 Mei 2023 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Ajang ini dibuka oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas dan ditutup oleh Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi. Acara diikuti akademisi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Forum ini menampilkan 180 paper pilihan yang terbagi menjadi 48 kelas paralel. Tema yang diangkat pada gelaran tahun ini adalah Recontextualizing Fiqh for Equal Humanity and Sustainable Peace.

Selain diikuti ahli fikih dari kalangan pesantren, forum juga menghadirkan cendekiawan muslim internasional. Hadir sebagai pembicara, yakni antara lain: Dr (HC) KH Yahya Cholil Staquf (Indonesia), Prof Dr Siti Ruhaini Dzuhayatin, MA (Indonesia), Prof Abdullahi Ahmed An Na'im (Amerika Serikat), Prof Dr Usamah Al-Sayyid Al Azhary (Universitas Al Azhar di Mesir), Muhammad Al Marakiby, PhD (Mesir), Dr Muhammad Nahe'i, MA (Indonesia), Prof Dr Rahimin Affandi Bin Abdul Rahim (Malaysia), Prof Mashood A. Baderin (Inggris), Dr (HC) KH Afifuddin Muhajir (Indonesia), Prof Dr ?adi Eren (Turki), Prof Tim Lindsey PhD (Australia), Prof Dr Mohd Roslan Bin Mohd Nor (Malaysia), dan Ning Allisa Qotrunnada Wahid (Indonesia).