Nilai Terus Merosot, Harus Dicari Sebabnya

Kebijakan UN Bukan untuk Coba-coba

Citra Larasati 04 Mei 2018 19:05 WIB
ujian nasional
Kebijakan UN Bukan untuk Coba-coba
Sejumlah siswa korban gempa bumi mengerjakan Ujian Nasional (UN) di dalam tenda darurat. Foto: Antara/Idhad Zakaria

Jakarta:  Sejumlah pengamat pendidikan meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak melakukan praktik coba-coba dalam membuat kebijakan mengenai Ujian Nasional (UN).  Termasuk saat akan mengevaluasi tren menurunnya nilai UN di dua tahun belakangan ini.

Pengamat Pendidikan dari Universitas Widya Mataram Yogyakarta (UWMY), Edy Suandi Hamid meminta Mendikbud, Muhadjir Effendy dan jajarannya untuk berhati-hati dalam mengevaluasi tren penurunan nilai UN.  Edy juga menanggapi masih terbukanya kemungkinan UN untuk kembali menjadi syarat kelulusan siswa.


Dalam berita sebelumnya, Mendikbud mengatakan, UN mungkin saja kembali menjadi salah satu syarat kelulusan siswa.  Meskipun ditegaskannya lagi, bahwa hal tersebut belum akan diterapkan dalam waktu dekat.

"Lakukan kajian mendalam dulu, jangan sampai UN dipakai coba-coba.  Kasihan anak didik," tegas mantan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) ini.

Edy menyarankan agar Kemendikbud memetakan secara jeli, apa sebetulnya yang menjadi penyebab menurunnya nilai UN dua tahun berturut-turut ini. "Perlu pengendapan masalah, dipetakan problematikanya dan beragam masalah yang ada, baru dibuat kebijakan baru. Jadi ada analisis komperhensif," papar Edy.

Untuk diketahui, meski data hasil UN SMA/SMK/MA belum dirilis secara resmi oleh Kemendikbud, namun terjadinya penurunan nilai UN 2018 sudah diakui Mendikbud dalam sebuah kesempatan. "Dari skor secara umum memang turun (nilai UN), tapi dari segi integritas kan jadi 100 persen," kata Muhadjir kepada Medcom.id, di Jakarta, Kamis, 3 Mei 2018.

Jika memang nilai UN turun karena merosotnya motivasi dari siswa, kata Edy, juga harus dapat dibuktikan secara meyakinkan. "Harus ada kejelasan, bahwa nilai UN yang terus merosot karena UN tidak lagi jadi syarat kelulusan, karena bisa jadi ada faktor lain yang menyebabkan penurunan itu," tandas mantan Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Said Hamid Hasan meminta pemerintah untuk jujur mengakui, adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan Ujian Nasional.  Sebab UN dilaksanakan di tengah masih banyaknya daerah yang bahkan belum memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP).

"Ini perlu kejujuran, karena kita menguji dan menentukan nasib siswa dengan sesuatu yang sama.  Padahal kita tahu mereka tidak sama, kualitas guru, fasilitas, dan lainnya.  Tindakan yang secara edukatif tidak dibenarkan," jelasnya.

Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedelapan standar tersebut adalah, Standar kompetensi lulusan, isi, proses, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan pendidikan, dan penilaian pendidikan.



 



(CEU)