Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud saat menjadi inspektur upacara Hari Guru Nasional 2018, Kemendikbud/BKLM.
Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud saat menjadi inspektur upacara Hari Guru Nasional 2018, Kemendikbud/BKLM.

Wacana Pemantauan Absensi Guru Ternyata Usulan Daerah

Pendidikan Kinerja Guru
Intan Yunelia • 26 November 2018 20:18
Jakarta: Wacana pemantauan kehadiran guru di sekolah yang akan dilakukan pusat ternyata merupakan usulan dari sekolah-sekolah di daerah. Beberapa sekolah di daerah bahkan sudah menginisiasi menggunakan sistem absensi online finger printtersebut.
 
“Memang di daerah tertentu sudah jalan ya. Ini justru dorongan dari daerah. Ini juga sebenarnya dari bawah bukan dari pusat,” kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Supriano, usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2018 di Kemendikbud, di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin, 26 November 2018.
 
Beberapa sekolah di daerah meminta pencatatan kehadiran di sekolah menggunakan sistem finger print ini dapat dikelola ke dalam satu database oleh pemerintah pusat. Sebab, pemantauan kehadiran di sekolah ini juga akan menjadi dasar pemberian tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru di sekolah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Guru ini kan artinya delapan jam ada di sekolah. Ini sudah banyak yang mulai lima hari sekolah. Mereka Aparatur Sipil Negara (ASN) harus masuk 37,5 jam per minggu,” terang Supriano.
 
Baca:Kesiapan Infrastruktur Online Finger Print Diragukan
 
Jika terjadi pelanggaran, guru tersebut juga akan dikenakan sanksi. Sesuai dengan Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. “Mestinya kalau UU itu jelas ada peringatan tertulis, ada ketentuan lah harus mengikuti peraturan nggak bisa kita buat sendiri,” paparnya.
 
Sebelumnya, Kemendikbud mewacanakan untuk melakukan pemantauan presensi dan absensi guru-guru di sekolah seluruh Indonesia secara terpusat. Wacana tersebut mengacu kepada Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, tentang Guru.
 
Menurutnya, pemantauan kehadiran guru oleh pusat tersebut akan berimplikasi terhadap pemberian sanksi, bagi guru-guru yang tidak memenuhi aturan 8 jam bekerja layaknya ASN.
Di samping itu, kehadiran, kinerja, dan beban kerja para guru tetap dihitung secara tatap muka. Sebab hal itu merupakan amanat dalam Undang-Undang Guru dan dosen.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi