Wacana Pemantauan Absensi Guru Ternyata Usulan Daerah
Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud saat menjadi inspektur upacara Hari Guru Nasional 2018, Kemendikbud/BKLM.
Jakarta:Wacana pemantauan kehadiran guru di sekolah yang akan dilakukan pusat ternyata merupakan usulan dari sekolah-sekolah di daerah. Beberapa sekolah di daerah bahkan sudah menginisiasi menggunakan sistem absensi online finger print tersebut.

“Memang di daerah tertentu sudah jalan ya. Ini justru dorongan dari daerah. Ini juga sebenarnya dari bawah bukan dari pusat,” kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Supriano, usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2018 di Kemendikbud, di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin, 26 November 2018.

Beberapa sekolah di daerah meminta pencatatan kehadiran di sekolah menggunakan sistem finger printini dapat dikelola ke dalam satu databaseoleh pemerintah pusat.  Sebab, pemantauan kehadiran di sekolah ini juga akan menjadi dasar pemberian tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru di sekolah.

“Guru ini kanartinya delapan jam ada di sekolah. Ini sudah banyak yang mulai lima hari sekolah.  Mereka Aparatur Sipil Negara (ASN) harus masuk 37,5 jam per minggu,” terang Supriano.

Baca: Kesiapan Infrastruktur Online Finger Print Diragukan

Jika terjadi pelanggaran, guru tersebut juga akan dikenakan sanksi. Sesuai dengan Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014.  “Mestinya kalau UU itu jelas ada peringatan tertulis, ada ketentuan lahharus mengikuti peraturan nggakbisa kita buat sendiri,” paparnya.

Sebelumnya, Kemendikbud mewacanakan untuk melakukan pemantauan presensi dan absensi guru-guru di sekolah seluruh Indonesia secara terpusat. Wacana tersebut mengacu kepada Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, tentang Guru.

Menurutnya, pemantauan kehadiran guru oleh pusat tersebut akan berimplikasi terhadap pemberian sanksi, bagi guru-guru yang tidak memenuhi aturan 8 jam bekerja layaknya ASN.
Di samping itu, kehadiran, kinerja, dan beban kerja para guru tetap dihitung secara tatap muka. Sebab hal itu merupakan amanat dalam Undang-Undang Guru dan dosen.

(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id