Siswa tengah membaca buku pelajaran di dalam kelas. Foto:  Kemendikbud/Dok. BKLM.
Siswa tengah membaca buku pelajaran di dalam kelas. Foto: Kemendikbud/Dok. BKLM.

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Pendidikan Alat untuk Membajak Krisis

Pendidikan Kabinet Jokowi-Maruf Kebijakan pendidikan 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf
Ilham Pratama Putra • 20 Oktober 2020 11:58
Jakarta: Kantor Staf Presiden (KSP) merilis laporan tahunan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden 2020. Dalam laporan Periode kedua dari Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin itu juga dijelaskan, jika di tengah krisis, pendidikan masih tetap mendapat perhatian.
 
Bahkan pendidikan menjadi alat untuk membajak krisis. Sebab pendidikanlah yang mampu meningkatkan Sumber Daya Manusia guna mencapai visi Indonesia Maju 2045.
 
"Pendidikan mesti dilanjutkan. Meski diwarnai krisis, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menganggap pendidikan bukanlah beban," tulis laporan tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Malah, pemerintah berkomitmen untuk terus membenahi sektor pendidikan. Terutama bagaimana agar anak-anak di Indonesia di berbagai pelosok Tanah Air mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk bersekolah hingga kuliah.
 
"Mereka juga harus bersiap menghadapi persaingan global, dari usia dini hingga
jenjang pendidikan tinggi," imbuh laporan KSP.
 
Upaya ini dipercaya mampu mendorong peningkatan skor Programme for International Student Assessment (PISA) atau kemampuan siswa di bidang sains, membaca, dan matematika.
 
Hasil survei PISA dari 2006 hingga 2018 memang tak memiliki banyak perubahan. Rata-rata skor PISA Indonesia hanya berada di pusaran angka 370 hingga 400.
 
Kemampuan membaca siswa Indonesia di skor 371, kemampuan matematika skornya 379, bahkan kemampuan sains dengan skor 396.
 
Baca juga:Top 3 Populer Pendidikan: 'Korban' Belajar Daring dan Prestasi Pelajar Indonesia
 
Ekosistem pendidikan pun harus disentuh agar responsif terhadap perubahan. Reformasi pendidikan melalui transformasi kepemimpinan kepala sekolah mulai dilakukan.
 
Kemudian, lembaga pendidikan juga turut direformasi. Salah satunya melalui program Merdeka Belajar.
 
Tekanan administrasi, prestasi, penerimaan siswa baru, hingga akreditasi harus dimerdekakan. Bahkan juga ketegangan soal nilai, ujian nasional atau ujian kelulusan hingga kesejahteraan guru turut menjadi perjuangan dari konsep Merdeka Belajar.
 
Merdeka Belajar menjadi penting agar guru dan siswa mengikuti sekolah dengan menarik dan membahagiakan, namun tetap berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan dan masa depan. Di tingkat kuliah, Merdeka Belajar memberikan dorongan bagi kampus untuk membuka program studi baru serta akreditasi yang lebih fleksibel, juga adaptif dengan kebutuhan dunia kerja.
 
Untuk terus meningkatkan partisipasi pendidikan Pemerintah juga menyertakan bantuan berupa Program Indonesia Pintar (PIP). Tujuannya agar anak Indonesia bisa merasakan pendidikan gratis mulai dari jenjang SD hingga Kuliah.
 
Setidaknya alokasi penerima Program Indonesia Pintar ini telah mencapai 18,3 juta peserta didik. Rinciannya, 10,3 juta pelajar di jenjang SD, 4,6 juta pelajar di jenjang SMP, 3,2 juta pelajar SMA dan SMK, serta 200 ribu mahasiswa.
 
Terakhir pemerintah juga mendorong pendidikan vokasi semakin dekat dengan dunia kerja. Hubungan saling menguntungkan antara dunia pendidikan vokasi dengan dunia kerja terus didorong.
 
"Sekolah vokasi menyiapkan SDM sesuai kebutuhan industri," tulis laporan tersebut.
 
Setidaknya saat ini sebanyak 14.084 SMK telah melakukaan kerja sama. Sebanyak 272.788 jalinan SMK dengan dunia kerja dunia industri terealisasi. Pun 190.842 industri telah menjadi mitra bagi SMK, 87 bidang usaha juga turut menjadi mitra industri SMK.
 
(CEU)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif