Irjen Kemendikbud, Chatarina Muliana Girsang. Tangkapan layar.
Irjen Kemendikbud, Chatarina Muliana Girsang. Tangkapan layar.

Pelaksanaan POP oleh SMERU Tidak Sesuai Prosedur

Pendidikan Kebijakan pendidikan Merdeka Belajar
Ilham Pratama Putra • 13 November 2020 19:40
Jakarta: Lembaga penelitian independen Social Monitoring and Early Response Unit (SMERU) turut terlibat pelaksanaan Program Organisasi Penggerak (POP). Tujuannya agar POP dapat berjalan tanpa keberpihakan kepada organisasi tertentu.
 
Namun, setelah mendapat desakan evaluasi dari berbagai pihak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali melakukan review untuk program POP. Ditemukan sejumlah prosedur yang tak sesuai pelaksanaan SMERU.
 
"Ada beberapa prosedur yang tidak bisa dipenuhi antara lain karena situasi covid-19. Karena prosedurnya disusun sebelum ada covid-19," ujar Irjen Kemendikbud, Chatarina Muliana Girsang kepada Medcom.id, Jumat, 13 November 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia pun menjelaskan tugas SMERU sudah selesai. Tugas SMERU hanya sampai pada tahap seleksi organisasi yang ikut dalam POP.
 
"Tentang bagaimana POP bekerja sesuai kontrak itu (sudah) tugas Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) untuk memastikannya," sambung dia.
 
Baca:Hasil Evaluasi Itjen Kemendikbud: Program Organisasi Penggerak Dapat Dilanjutkan
 
Dengan begitu pelaksanaan POP akan terus dilanjutkan. Pelaksanaan POP bakal dilanjutkan dengan pengawasan internal Inspektorat Jendral Kemendikbud yang didampingi ole Ditjen GTK Kemendikbud.
 
Berikut hasil review POP dari Itjen Kemendikbud:
 
1. Pemilihan organisasi masyarakat pelasaksana swakelola (SMERU) tidak sesuai dengan prosedur Pengadaan Barang dan Jasa.
 
2. Yayasan SMERU sebagai pelaksana swakelola tidak memenuhi persyaratan mengenai laporan keuangan audited.
 
3. Tim Persiapan tidak menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diwajibkan salam Surat Keputusan Tim Persiapan.
 
4. Tim Pengawas swakelola memiliki conflict of interest berkaitan dengan jabatannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 
5. Perbedaan kriteria dan istilah dalam penentuan kategori proposal, antara yang dipublikasikan dengan yang ada pada Peraturan Sekretaris Jenderal (Persesjen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Program Organisasi Penggerak untuk Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan)
 
6. Indikator penilaian proposal tidak sesuai dengan kriteria kategori Organisasi Masyarakat penerima bantuan POP.
 
7. Kurangnya independensi tim evaluasi teknis substansi.
 
8. Sebagai kriteria penilaian evaluasi teknis substantif memiliki sifat bias (prasangka) yang tinggi.
 
9. Bobot penilaian kategori Gajah dan Kijang tidak sesuai dengan persyaratan program.
 
10. Hasil penilaian beberapa proposal yang menjadi atensi publik dinilai lemah.
 
11. Rasio guru dan tenaga kependidikan per sekolah dari proposal yang lolos verifikasi belum ideal.
 
12. Adanya risiko pencapaian tujuan POP.
 
13. Ditjen GTK juga tidak memberitahukan adanya koreksi (penurunan) kategori atas 13 proposal pasa saat pengumuman hasil evaluasi.
 
(AGA)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif