Ilustrasi. Foto: MI/Bary Fathahilah
Ilustrasi. Foto: MI/Bary Fathahilah

Hibah Merdeka Belajar Dinilai Bermasalah, FSGI Minta Jokowi Turun Tangan

Pendidikan Merdeka Belajar
Ilham Pratama Putra • 23 Agustus 2020 12:11
Jakarta: Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta Presiden Joko Widodo turun tangan dalam urusan hibah merek dagang Merdeka Belajar dari PT Sekolah Cikal kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sebab, menurut FSGI, penyerahan hibah merek dagang Merdeka Belajar cacat prosedur.
 
"Dan penyerahannya tidak sesuai peraturan perundangan di Indonesia, maka FSGI akhirnya mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia pada Sabtu, 22 Agustus 2020 melalui PT Pos Indonesia," kata Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo kepada Medcom.id, Minggu, 23 Agustus 2020.
 
Surat kepada Jokowi itu bernomor Istimewa/VIII_FSGI/2020, yang melampirkan kajian hukum perbaikan penyerahan merek Merdeka Belajar yang disusun Dewan Pakar FSGI. Surat kepada Presiden Jokowi juga diteruskan kepada Mendikbud Nadiem Makarim serta Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti menambahkan, Jokowi memiliki kewenangan untuk turun langsung menyelesaikan masalah tersebut. Acuannya, Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 
"Turun tangan Presiden RI adalah untuk melindungi dan memperkuat hak negara atas penyerahan benda kepada negara diantaranya merek dagang Merdeka Belajar sesuai ketentuan hukum KUH Perdata Pasal 1680. Negara harus kuat, tidak boleh kalah oleh sebuah Perseroan Terbatas," kata Retno.
 
Keinginan FSGI bersurat ini diperkuat atas adanya dugaan kuat pelanggaran hukum dalam penyerahan hibah merek dagang Merdeka Belajar. Serta terdapat dugaan melindungi kepentingan pihak tertentu.
 
"Diduga kuat cacat prosedur, karena belum mendapatkan ijin Presiden Republik Indonesia, belum berbentuk Akta Hibah yang dibuat dihadapan Notaris dan disaksikan perwakilan negera dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, dan publik belum menemukan adanya bukti pendaftaran pengalihan hak merek dagang di Dirjen HAKI Kemenkumham," lanjut Heru.

 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif