Ilustrasi. Foto: MI/Gino Hadi
Ilustrasi. Foto: MI/Gino Hadi

P2G Tagih Janji Menpan RB Soal Lowongan Satu Juta Guru

Pendidikan Kesejahteraan Guru Guru Honorer
Citra Larasati • 02 Oktober 2020 17:26
Jakarta: Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) menagih janji Menpan RB yang mengatakan akan membuka satu juta lowongan untuk guru Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di 2021. P2G mewanti-wanti, jangan sampai rencana ini hanya janji kosong yang membuat harapan para guru khususnya honorer, termasuk fresh graduate pupus.
 
Koordinator P2G, Satriwan Salim mengatakan, pengingat ini disampaikan bercermin dari pengalaman tidak menyenangkan yang dialami guru honorer ketika lolos PPPK 2019 lalu. Selama setahun lebih nasibnya tak kunjung jelas.
 
Baru melalui Perpres 98 tahun 2020 yang baru diteken pekan lalu inilah keberadaan para guru tersebut lebih jelas, yakni tinggal menunggu NIP, penugasan, dan gaji yang akan segera cair.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Satriwan juga meminta agar seleksi Guru PPPK tahun 2021 dilakukan secara adil dan proporsional. Sebab ada beberapa anggota P2G yang berstatus honorer di Blitar, namun tidak lolos seleksi PPPK, padahal memiliki Sertifikat Pendidik.
 
"Artinya mereka sudah diakui negara sebagai pendidik profesional sebagaimana perintah UU Guru dan Dosen," terangnya.
 
Baca juga:Dosen ITS Ajarkan Siswa di Desa Cara Membuat Robot Sederhana
 
Ia juga meminya agar Kemenpan RB mempertimbangan guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik di seleksi tahun-tahun berikutnya. Kebijakan akan dirasa tidak adil, jika guru yang bersertifikat pendidik tidak lolos seleksi PPPK.
 
Dia juga berharap agar pemerintah konsisten membuka seleksi CPNS (termasuk PPPK) untuk tahun-tahun berikutnya. Sebab lima tahun ke depan kita mengalami kekurangan guru yang cukup tinggi.
 
Sementara itu, P2G mengapresiasi kebijakan pemerintah atas diterbitkannya Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK).Peraturan yang mulai diundangkan per 29 September 2020 ini menjadi angin segar dan hadiah di masa pandemi bagi seluruh tenaga honorer, khususnya yang pada Februari 2019 lalu sudah dinyatakan lolos seleksi Guru PPPK.
 
"Nasib mereka sudah terombang-ambing, mengalami diskriminasi selama setahun. Saatnya mereka memperoleh kejelasan status melalui Perpres ini," kata Satriwan.
?
Dia melanjutkan, nasib 34.954 guru PPPK yang sudah lolos seleksi 2019 lalu tersebut kini makin jelas. Sekarang tinggal menunggu aturan tersebut dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang terkait.
 
Melalui PPPK para guru tersebut disetarakan dengan ASN pada umumnya. Sebagaimana amanat UU ASN nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PPPK nomor 49 Tahun 2018.
 
(CEU)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif