Mendikbud, Nadiem Makarim. Foto: Kemendikbud/BKLM
Mendikbud, Nadiem Makarim. Foto: Kemendikbud/BKLM

Nadiem Dituntut Menuntaskan Masalah Kekerasan di Pendidikan

Pendidikan Kabinet Jokowi-Maruf
Intan Yunelia • 24 Oktober 2019 00:23
Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menaruh harapan besar kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang baru saja dilantik Nadim Anwar Makarim. Mantan bos Gojek itu dituntut mampu menuntaskan permasalahan kekerasan anak di dunia pendidikan.
 
"Nadiem akan banyak peer yang belum dituntaskan di antaranya adalah kekerasan di dunia pendidikan yang terus terjadi," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti kepada Medcom.id, Rabu 23 Oktober 2019.
 
Berbagai kasus kekerasan masih kerap terjadi di dunia pendidikan di Tanah Air. Butuh ketegasan Kemendikbud dalam aspek perlindungan anak di sekolah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Seperti siswa menusuk guru hingga tewas di Manado, guru menghukum siswa SMP di Manado yang mengakibatkan siswanya meninggal, 13 siswa di Pasuruan ditampar gurunya, siswa SMK di kota Malang ditampar dan dimaki goblok oleh motivator di sekolahnya saat memjadi narsum, dan masih banyak lagi," terang Retno.
 
Selain masalah kekerasan, Nadiem juga diminta melanjutkan kebijakan positif menteri sebelumnya. Salah satunya kebijakan zonasi yang dipelopori oleh Mendikbud Muhadjir Effendy.
 
"KPAI berharap Nadiem Makarim melanjutkan kebijakan zonasi pendidikan dari Mendikbud sebelumnya, Bapak Muhajir, karena itu adalah upaya paling tepat membenahi pendidikan dari akarnya, bukan hanya di permukaan," ujar Retno.
 
Payung hukum bijakan zonasi tinggal menunggu pengesahan Peraturan Presiden (Perpres). Perpres ini yang mengatur sinergi antarkementerian dan lembaga terkait.
 
"Untuk keberhasilan sistem zonasi pendidikan diperlukan sinergi kebijakan antar kementerian untuk upaya melayani dan memenuhi hak atas pendidikan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia," papar Retno.
 
Setidaknya ada delapan kementerian dan lembaga yang telibat dalam sistem zonasi pendidikan. di antaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(KemenPUPR), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Bappenas.
 
"Kemendagri diharapkan akan mengordinasikan kepala daerah dalam menyusun kebijakan pendidikan, Kementerian Agama akan memastikan satuan pendidikan formal dan nonformal yang berada di bawah kewenangannya diikutkan dalam zonasi pendidikan, KemeristikDikti (sekarang sudah masuk Kemdikbud) akan menyelaraskan lembaga pendidikan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan guru nasional," pungkasnya.
 

(WHS)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif