“Kegiatan bantuan kemanusiaan ini sesuai dengan keahlian mahasiswa Polstat STIS, yaitu melakukan pendataan. Hasilnya akan menghasilkan dan memperkaya statistik kebencanaan,” kata Amalia saat memberikan sambutan pelepasan di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta melalui keterangan tertulis, Rabu, 14 Januari 2026.
Polstat STIS juga memberangkatkan mahasiswa dengan pesawat komersial. Sehingga, total mahasiswa yang diterjunkan ke wilayah terdampak bencana mencapai 510 orang.
Ratusan mahasiswa Polstat STIS itu diberangkatkan menuju Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ini sebagai bagian dari kegiatan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam yang terintegrasi dengan PKL Tahun 2026 Polstat STIS.
Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat penyediaan data pascabencana sebagai dasar perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak. Amalia menegaskan pentingnya peran data dalam mempercepat pemulihan pascabencana.
Baca Juga :
Bisa Langsung Kerja di BPS, Yuk Cek Persyaratan hingga Jalur Masuk Politeknik Statistika STIS
Mahasiswa Polstat STIS berangkat PKL ke wilayah terdampak bencana Sumatra dengan Pesawat Hercules. DOK Polstat STIS
Dia mengatakan keterlibatan mahasiswa Polstat STIS merupakan bagian dari dukungan BPS dalam penyediaan data pascabencana yang cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. BPS berperan sebagai koordinator bidang pengelolaan data dalam tim pelaksana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam sesuai Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026.
"Pendataan ini merupakan wujud komitmen BPS dan Polstat STIS untuk memenuhi arahan Presiden agar mahasiswa kedinasan dapat turun dan memberikan kontribusi di wilayah terdampak bencana,” jelas Amalia.
Selain mahasiswa Polstat STIS yang terdiri dari 227 mahasiswa dan 283 mahasiswi, BPS juga mengerahkan 50 pegawai BPS Pusat, serta pegawai BPS di kabupaten/kota terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Mahasiswa Polstat STIS akan bertugas sebagai enumerator lapangan bersama pegawai BPS untuk mendata rumah tangga terdampak, kondisi rumah, serta infrastruktur yang rusak. Pendataan melalui kunjungan langsung ke rumah warga, pendataan di pengungsian, serta pencatatan kondisi bangunan atau infrastruktur berbasis foto dan titik koordinat (geotagging).
Data yang dihimpun akan dipadankan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data pemerintah daerah dan BNPB. Hasil pendataan akan menjadi dasar bagi satuan tugas penanganan bencana dalam menyusun langkah rehabilitasi dan rekonstruksi agar bantuan dan program pemulihan dapat disalurkan secara cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
