Menristekdikti, Mohamad Nasir, Kemenristekdikti/Humas.
Menristekdikti, Mohamad Nasir, Kemenristekdikti/Humas.

Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan Tak Lagi Digelar Nasional

Pendidikan Pendidikan Tinggi
Intan Yunelia • 26 Maret 2019 18:01
Jakarta: Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir akan mencabut Peraturan Menteri (Permen) tentang universitas kesehatan. Aturan terbarunya, uji kompetensi tenaga kesehatan tak lagi diselenggarakan secara nasional, meskipun tetap berstandar nasional.
 
"Ini UU Nomor 36 tahun 2016 yaitu UU Tenaga Kesehatan dari itu diturunkan menjadi Peraturan Menteri nah di peraturan menteri karena itu ada harus uji kompetensi diselenggarakan secara nasional," kata Nasir usai acara Health Talk di Gedung D Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa, 26 Maret 2019.
 
Tenaga kesehatan lulusan perguruan tinggi selama ini harus mengikuti uji kompetensi secara nasional. Namun, aturan ini dirasa memberatkan bagi lulusan-lulusan yang ada di daerah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca:HPTKES Minta Uji Kompetensi Mahasiswa Kesehatan Dievaluasi
 
Mantan Rektor Terpilih Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini mengatakan, dari masukan-masukan panitia uji kompetensi mengeluhkan sebaran lokasi uji kompetensi. Uji kompetensi secara nasional pun tidak bisa disamaratakan mengingat kualitas lulusan yang tidak sama.
 
"Nah sebaran inilah yang menyebabkan kesulitan para panitia mencakup pada seluruhnya. Dan diversifikasi kualitas lulusan belum imbang," ujar Nasir.
 
Meski tidak dilakukan secara nasional, Nasir menggarisbawahi uji kompetensi tetap menggunakan standar nasional. Namun, untuk pelaksanaannya bisa digelar di masing-masing perguruan tinggi.
 
"Tapi pada masing-masing PT yang ada di daerah terutama dengan lembaga profesi maupun PT. Jadi tetep harus diawasi oleh lembaga sertifikasi profesi karena ini dia harus mendapat sertifikat kompetensi," tuturnya.
 
Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia (HPTKes) meminta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk mengevaluasi keberadaan uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan.
 
"Uji kompetensi mahasiswa kesehatan perlu dievaluasi ulang, karena hanya menguji pengetahuan bukan kemampuan mahasiswa itu,"Sekretaris Jenderal (Sekjen) Himpunan Perguruan TinggiKesehatan Indonesia (HPTKes) Gunarmi Solikhin, saat melakukan audiensi dengan Komisi IX di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 18 Maret 2019.
 
Idealnya, kata Gunarmi, uji kompetensi mengukur capaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Uji kompetensi, kata dia, seharusnya di tempat kerja dan dengan pasien
langsung, bukan hanya melalui ujian Computer Based Test (CBT).
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif